JAKARTA – Kasihan betul nasib seorang ibu di Cirebon, Jawa Barat yakni Nurhayati baru saja berstatus tersangka. Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka usai dirinya melaporkan adanya dugaan kasus korupsi apbdes di desanya, Desa Citemu sebesar Rp 800 juta. Terkait kasus tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani angkat suara. Arsul menilai, tersebut sangat berpotensi menakutkan warga yang ingin […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP PPP sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata (RUU Haper) sangat dibutuhkan. Menurut Arsul RUU tersebut dibutuhkan rakyat untuk mereformasi hukum perdata di Indonesia. “Fraksi PPP berpendapat memang saatnya bagi Indonesia mereformasi sistem hukum perdata kita secara mendasar di awali degan legeslasi […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mempertanyakan terkait aturan memberian remisi bagi tahanan luar biasa di sejumlah penjara di Indonesia. Arsul Sani ingin Peraturan Presiden (PP) Nomot 99 Tahun 2012 diperjelas. Di mana dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 terkait Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan memperketat pemberian remisi kepada […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani melontarkan pertanyaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rapat dengar pendapat dengan pimpinan KPK. Apa ini bentuk dukungan ke Ubedillah Badrun melaporkan dua anak Presiden Jokowi ke KPK? Arsul penasaran ingin tahu berapa perbandingan kasus yang berhasil ditangani KPK antara kasus Operasi Tangkap […]Read More
JAKARTA – Wakil ketua MPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa memang sementara ini ada sejumlah rekomendasi. Di mana rekomendasi agar MPR periode sekarang melakukan pengkajian secara mendalam. Dan melihat kemungkinan adanya amandemen yang terbatas, demikian ujarnya menceritakan dan mengulas. “Terbatasnya, amandemen itu di mana memasukan GBHN di dalam bentuk TAP MPR RI. […]Read More
JAKARTA – Pada hari Rabu (08/09/2021) di jalan Pegangsaan, Menteng, Jakarta tepatnya di Cafe Scooter Manis Kopi, Matraman Dalam I. Selain dilangsungkan secara offline (tatap muka) juga melalui via Join Zoom Meeting oleh media lintasparlemen.com, Bincang Lintas Kebangsaan (BLK I) dengan tema “Mau Dibawa Kemana Haluan Negara?”. Saat membuka sesi diskusi R. Wijaya DM selaku […]Read More
JAKARTA – Direktrur Eksekutif Fixpoll Mohammad Anas RA menanggapi isu amandemen UUD 1945 sebagai permainan wacana pihak yang tak bertanggungjawab. Anas menyampaikan Jokowi segera menyelesaikan persoalan tersebut. “Seharusnya, jika memang Jokowi tidak tertarik dengan 3 periode. Maka Jokowi harus turun tangan menyesaikan rencana ini. Saya pikir, kondisi saat ini sangat mudah bagi Jokowi menghentikan isu […]Read More
JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus ahli tata negara Jimly Asshidiqqie mendorong Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jadi pelopor amandemen terbatas UUD 1945. Hal itu terungkap dalam Webinar Kemerdekaan RI Lembaga Advokasi dan Hukum DPP PPP. Jimly yang hadir sebagai pembicara meminta PPP agar jadi pelopor amandemen UUD 45 secara terbatas dengan mengusulkan Mahkamah Etik. Apa […]Read More
Pekalongan – Kesempatan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly tak disia siakan oleh politisi senior Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani untuk memperjuangkan aspirasi daerah pemilihannya yaitu Jawa Tengah X yaitu Pemalang, Pekalongan dan Batang. Dalam Raker dengan Menteri Hukum dan HAM yang diadakan di ruang rapat Komisi III DPR RI , […]Read More
JAKARTA – Politisi senior PPP sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani ikut mendukung Polri memproses kasus yang dilaporkan oleh Haris Pertama terkait cuitan rasis Permadi Arya atau Abu Janda ke Natalius Pigai. Bagi Arsul Sani, laporan Haris Pertama tersebut harus ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang ada di republik ini. Mampukah kasus ini diselesaikan? […]Read More
