Serpong – Setelah sempat tidak mengirimkan perwakilan, Rabu (20/5) akhirnya Fraksi PKS mengajukan tiga nama anggota Fraksi PKS untuk menjadi anggota panitia kerja (panja), RUU Ciptaker. Karena Fraksi PKS ingin mengawal pembahasan RUU Ciptaker sejak awal agar isi ketentuannya memihak kepentingan rakyat. Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto menyebutkan pengajuan tiga nama anggota tersebut diputuskan setelah […]Read More
Tags : Asing
JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi kearifan prajurit TNI AL, karena untuk kesekiankalinya mampu menahan diri dari provokasi oleh kapal asing yang ingin melindungi pencuri ikan. Bagi Bamsoet, TNI AL tak hanya bersabar, tetapi juga prajurit yang dimiliki TNI AL yang mengawaki KRI Tjiptadi-381 mau menyelamatkan dan mengamankan 12 awak kapal pencuri ikan dari […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Dapil Jawa Tengah III Firman Soebagyo menyampaikan, sangat wajarlah jika ada satu tim sukses dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden menaru curiga dengan adanya e-KTP bagi warga asing. “Ini menimbulkan kecurigaan. Dari lawan-lawan politik pemerintah,” kata Firman pada wartawan, Rabu (27/02/2019) lalu. Netizen bertanya, kenapa warga […]Read More
JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpers Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Perpes itu telah diteken oleh Jokowi pada 26 Maret 2018 yang melukai hati rakyat Indonesia. Bagi Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus, kebijakan itu meresahkan masyarakat Indonesia. Rifai menilai lembaga DPR yang seharusnya menjadi perpanjangan tangan rakyat terlihat mandul, sehingga […]Read More
JAKARTA – Profesor DR Dailami Firdaus menilai kebijakan Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing bertentangan dengan pasal 27 UUD 1945. Prof Dailami menyebut Presiden Jokowi tak paham persoalan yang dihadapi rakyat. “Ini menujukkan Pemerintah tidak memahami persoalan masyarakat dan tidak ada keberpihakan Pemerintah terhadap kepentingan nasional,” kata prof […]Read More
JAKARTA – Pelarangan terhadap rombongan anggota DPRD Kabupaten Mentawai dan Sumatera Barat saat hendak memasuki dermaga Pulau Makakang yang dijadikan resor di bawah pengelolaan warga negara asing membetot perhatian Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Menurut Bambang, pemerintah hendaknya menyeriusi persoalan itu dengan menurunkan tim hingga tuntas. Bamsoet menambahkan, berdasar data yang diperolehnya, saat ini sudah […]Read More
JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera menuntaskan penamaan pulau-pulau yang belum bernama. Tujuannya untuk mempertahankan keutuhan wilayah sekaligus Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus mencegah klaim negara lain atas pulau-pulau yang ada di kawasan perbatasan. Bambang menuturkan, berdasar informasi masih terdapat 4.000 pulau yang belum bernama. Menurutnya, pemerintah sebaiknya segera memberi nama […]Read More
JAKARTA – Dosen Kajian Ilmu Maritim Universitas Indonesia (UI) Abdul Rivai mengatakan proyek reklamasi di Pantai Utara (Pantura) Jakarta dapat mendatangkan bencana bagi Indonesia. Menurut Abdul, itu karena bisa menjadi pintu masuk bagi terjadinya praktik sabotase negara asing. “Di Pantura Jakarta itu sedang dibangun Giant Sea Wall, dan proyek reklamasi itu dibangun di belakangnya, sehingga antar […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mendesak pihak Pemerintah untuk menghentikan aliran dana asing untuk mendukung komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Seperti diberitakan sebelumnya, keberadaan dana asing membiayai ‘kampanye’ LGBT diungkapkan oleh pihak internal istana sendiri. Bahkan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 2015 lalu mengungkapkan ada dana masuk dari luar negeri 100 […]Read More
JAKARTA – KETUA Panitia Kerja (Panja) RUU Perkelapasawitan DPR RI Firman Soebagyo sangat menyayangkan surat yang dikeluarkan pihak Kementerian Sekretariat (Kemensetneg) RI ‘meminta’ menghentikan pembahasan RUU Tentang Perkelapasawitan atas intervensi LSM berafiliasi dengan asing. Menurut Firman, RUU Perkelapasawitan itu belum dibahas masih pada tahap proses Panja Harmonisasi sebelum pembahasan dengan melengkapi berbagai aspek pendukung sebuah […]Read More