JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan jumlah Ojek online (Ojol) di Indonesia saat ini sudah mencapai 2 juta orang. Sayangnya tidak ada undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban ojol tersebut hanya diatur Peraturan Menteri (Permen) saja. Untuk itu, Lasarus mendorong revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. […]Read More
JAKARTA – Para fungsionaris Partai Golkar kembali memberikan dukungan kepada Bambang Soesatyo menjadi Ketua Umum Partai Golkar Periode 2019-2024. Dalam pertemuan yang digelar di Jakarta, Selasa malam (16/07/19), para fungsionaris Partai Golkar tersebut juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait evaluasi kinerja DPP Partai Golkar. “Ada beberapa poin evaluasi kepemimpinan Pak Airlangga yang disampaikan. Selama ini banyak mekanisme internal […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo mengaku sangat paham apa yang sedang dialami oleh Batam saat ini. Mengingat dirinya pernah tinggal beberapa waktu di Batam, Kepri untuk membesarkan partainya Partai Golkar di sana. Hal itu disampaikan Firman dalam diskusi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan tema ‘Menakar Masa Depan Free Trade Zone Batam […]Read More
JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berjanji DPR RI akan segera merampungkan RUU Permusikan. Dengan lahirnya RUU Permusikan, diharapkan permusikan di tanah air akan makin bergeliat. Bahkan, bukan tidak mungkin dalam waktu mendatang Indonesia bisa menjadi negeri musik dunia. “Saya berharap musik Indonesia bisa eksis di kancah musik mancanegara. Kelak dunia bukan hanya mengetahui K-Pop […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Hanura H Fauzih Amro memberi solusi agar pemerintah tak lagi melakukan impor. Yakni, Fauzih meminta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor dicabut. Menurut Fauzih yang juga alumni HMI ini, jika Permendag itu tak dicabut maka pemerintah memiliki dalih terus melakukan […]Read More
JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah Firman Soebagyo mengatakan tidak etis membicarakan pergantian pucuk pimpinan Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR RI Setya Novanto tanpa mengacu pada aturan yang ada. “Tentang pergantian Pak SN (Setya Novanto) di pucuk pimpinan PG (Partai Golkar) maupun di DPR RI harus mengikuti aturan dan […]Read More
JAKARTA – Pemerintah telah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang menganulir UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Materi Perppu yang paling menonjol adalah pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk dapat membubarkan ormas tanpa melalui proses peradilan, perluasan larangan bagi ormas, penyederhanaan tahapan sanksi, penambahan sanksi pidana, dan perluasan […]Read More
JAKARTA – KETUA Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, memberikan pertimbangan terkait dengan rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Ada enam pertimbangan MUI sehubungan dengan PPK itu. Poin pertama, MUI berharap agar pemerintah tidak […]Read More
JAKARTA – KETUA Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus (MARS) menilai Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah berupaya mendorong reformasi regulasi sektor perpajakan. Pembaharuan itu dilakukan sebagai bagian dari kesepahaman di tingkat global. Menurut MRD, Indonesia sebagai entitas global juga turut andil dalam mensukseskan terjadinya pertukaran informasi perpajakan guna mengoptimasi pemasukan tiap negara di sektor […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Sejumlah pihak mendesak pembatalan atau penghapusan pasal larangan penodaan agama karena dianggap menimbulkan permasalahan akibat subjektivitas penerapannya yang mengekang/melanggar kebebasan. Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menilai desakan tersebut tidak sejalan dengan semangat penghormatan terhadap agama di Indonesia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah mengukuhkan (menolak pembatalan) Pasal dalam UU 1/PNPS/1960 jo UU KUHP […]Read More
