Jakarta – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas datang ke Baleg DPR RI sebelumnya sebagai ketua dengan mengusulkan empat rancangan undang-undang (RUU) yang segera disahkan masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Dari empat itu, ada berupa rancangan hingga revisi undang-undang (RUU) untuk masuk Prolegnas Priotitas 2025. Adapun RUU yang diusulkan adalah dari persoalan narkotika dan psikotropika […]Read More
JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan beberapa pakar terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Dalam rapat tersebut, Anggota Baleg DPR RI Bukhori menyampaikan, lembaga legislatif ini terus berupaya mengukuhkan Pemilu sebagai pendorong kemajuan demokrasi. “Kami dorong Pemilu yang dapat menghadirkan demokrasi yang substantif. Bahwa Pemilu […]Read More
JAKARTA – Perpindahan jabatan bagi Anggota DPR RI di alat kelengkapan Dewan (AKD) sudah hal biasa terjadi. Lumrah. Itu tergantung ‘strategi’ pimpinan mengatur ‘formasi anak buahnya’. Namun, perpindahan jabatan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Soebagyo menjadi hal berbeda bagi sebagian orang. Khususnya staf yang kerja di DPR, Anggota Baleg DPR dan sejumlah wartawan yang […]Read More
BATAM – Wakil Ketua Baleg DPR RI Dossy Iskandar menilai perlunya sinergitas lembaga pemberantasan narkotika di Indonesia dalam melakukan proses penyidikan. Untuk itu, Dossy meminta penguatan kelembagaan pemberantasan narkotika seperti pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) segera dilakukan. Dossy asal Dapil Jawa Timur VIII ini menginginkan agar BNN kembali diintegrasikan kepada lembaga Kepolisian. Sehingga nantinya, fungsi BNN […]Read More
BATAM – Pimpinan Rombongan Kunjungan Spesipik (Kunspek) Baleg DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Soebagyo (F-Golkar) menilai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah sangat lemah dijadikan aturan untuk saat ini. Menurut Firman, UU Narkotika tersebut sudah sangat tertinggal jauh dengan kondisi saat ini. Apalagi, jenis narkoba dan pola […]Read More
JAKARTA – Anggota Baleg DPR RI Sulaiman L Hamzah menyampaikan, pembahasan harmonisasi Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran antara Pengusul Komisi I DPR RI dengan Baleg DPR RI masih berlangsung alot. Sudah dua kali digelar rapat tapi belum ada titik temu di antara keduanya. Menurut Sulaiman, RUU Penyiaran nantinya akan menggantikan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. […]Read More
CANBERRA – Kunjungan Diplomasi Parlemen Indonesia DPR RI ke Canberra dan Atlanta membuat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendapatkan banyak referensi serta pelajaran terkait proses pembahasan dan penentuan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2018. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman soebagyo selaku Pimpinan rombongan delegasi parlemen Indonesia mengaku, pihaknya berhasil memperoleh sejumlah data-data dari […]Read More
PALANGKARAYA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2018 harus berhati-hati. Itu disampaikan Neng Eem terkait aspirasi masyarakat dari berbagai kunjungan spesifik Baleg di sejumlah daerah di Indonesia. Menurut Neng Eem, sebelum dimasukan menjadi Rancanangan Undang-undang Prolegnas […]Read More
Oleh: Firman Soebagyo, Wakil Ketua Baleg DPR RI yang disampaikan “Dalam Workshop “Membangun Komitmen Bersama Pembentuk Undang-undang dalam Mencapai Target Program Legislasi Nasional” di Jokjakarta Sejak periode keanggotaan DPR 2004-2009, pembentukan undang-undang untuk jangka waktu tertentu telah disusun melalui instrumen perencanaan pembentukan hukum yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun […]Read More
PEKANBARU – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai bahwa RUU Etika Penyelenggara Negara sangat diperlukan di negeri ini sebagai acuan agar penyelenggara negara memiliki etika dalam mengembang tugas dan tanggungjawabnya. Menurut Firman, RUU Etika Penyelenggara Negara tersebut perlu segera dibahas untuk mencegah praktik penyelenggara negara yang sering mengabaikan prinsip-prinsip moralitas tinggi. Khususnya kasus […]Read More
