JAKARTA – Mahkamah Konstitusi kembali membuka sidang menguji Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas atau presidential threshold pencalonan presiden dan wakil presiden 20-25%. Pemohon kali ini adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Perludem, Partai Pekerja Indonesia dan beberapa pemohon perorangan. Dalam sidang yang dipimpin hakim MK Prof Aswanto itu, Yusril Ihza Mahendra yang mewakili PBB […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Tak bisa dipungkiri dalam proses pembahasan Revisi Undang-undang (RUU) Pemilu banyak poin yang menjadi perdebatan panjang. Di antara terkait presidential threshold (PT). Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukriyanto mengungkapkan, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) di DPR memandang menetapkan ambang batas presidensial dalam Pemilu serentak 2019 tak relevan lagi. “PT itu sudah tidak diperlukan lagi. […]Read More
Oleh: Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Eddy mengatakan bahwa mayoritas fraksi DPR RI menghendaki agar dalam Pilpres 2019 mendatang tidak ada lagi Presidential Treshold atau PT karena Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden akan dilaksanakan serentak. Namun ada tiga fraksi yakni PDIP, Golkar dan Nasdem yang tetap […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Sekjen PPP Arsul Sani mengusulkan dalam RUU Pemilu agar adanya penambahan jumlah anggota DPR akibat penambahan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi baru di Indonesia. Menurut Arsul, PPP mengusulkan penambahan 3 kursi untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltara yang nantinya akan duduk di DPR sebagai representasi masyarakat Kaltara. Itu artinya, anggota DPR menjadi […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Pro kontra terus terjadi terkait perlu tidaknya sistem parliementary treshold (ambang batas anggota DPR bisa dilantik dengan ambang batas bagi parpol peserta Pemilu) dan presidential treshold (ambang batas perolehan kursi parpol di DPR untuk mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden) pada pemilu serentak 2019. Seperti diberitakan sebelumnya Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril […]Read More
Oleh: Yusril Ihza Mahendra Dalam membahas RUU Pemilu sekarang ini, baik DPR maupun Presiden, DPR dan Pemerintah seharusnya sudah tidak lagi membahas perlu tidaknya menerapkan parliementary treshold (ambang batas bisa tidaknya anggota DPR dilantik dengan ambang batas tertentu bagi parpol peserta Pemilu) dan presidential treshold (ambang batas perolehan kursi parpol di DPR untuk mencalonkan pasangan […]Read More
