JAKARTA – Ketua Bawaslu RI Abhan mengaprediasi sikap Kwartir Daerah (Kwarda) tingkat Provinsi DKI Jakarta yang berani melakukan MoU dengan Bawaslu DKI Jakarta untuk mengawasi proses pemilu 2019. Pengawasan partisipatif jadi senjata pamungkas Bawaslu agar pemilu berjalan demokratis dan jujur adil. Untuk diketahui, Kwarda yakni satuan organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka di tingkat provinsi. Berdasarkan […]Read More
JAKARTA – Bawaslu DKI menggelar acara “Perkemahan Pengawasan Partisipatif” dengan tema Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Bumi Perkemahan, Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (14/10/2017). Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti di lokasi acara mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Bawaslu DKI untuk menyiapkan kader bangsa […]Read More
JAKARTA – Ketua Voter Initiative for Democracy (IViD) Rikson Nababan mengatakan sengketa atau konflik Pilkada Tolikara, Papua tak bakal ada jika penyelenggaran pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan sesuai asas dan prinsip pemilu. Untuk itu, sengketa itu harus diselesaikan dengan memenuhi asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan tanpa kekerasan. “Setiap penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan, selain wajib memenuhi […]Read More
JAKARTA – Politisi muda PDI Perjuangan Arteria Dahlan angkat suara terkait penyerangan Kantor Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, yang diserang puluhan warga diduga efek konflik Pilkada dari kubu pendukung calon bupati Tolikara, Papua. “Saya memahami suasana kebatinan para pengunjuk rasa, akan tetapi saya mengutuk dan mengecam keras aksi unjuk […]Read More
Jakarta – Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan pihaknya di Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) telah merekomendasikan pembatalan calon Bupati Jayapura, Marthius Awoitauw. Tindakan Bawaslu itu karena calon bupati yang bersangkutan telah diduga melakukam pelanggaran aturan yang ada pada Pasal 71 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 yakni merotas sejumlahi PNS jelang pilkada […]Read More
Oleh: Daniel Zuchron, Komisioner Bawaslu RI 2012-2017 Ini soal pendidikan pemilih yang gegap gempitanya muncul sejak pemilu era reformasi pertama kali tahun 1999. Diawali oleh garis perlawanan atas orde baru puncaknya pada pemilu 1997, maka pendirian KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) meletakkan fondasi pemantauan pemilu yang jurdil. Hanya dua tahun setelahnya, yang diwarnai oleh peristiwa 1998, […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – MUI mengajak kepada semua pihak untuk ikut menciptakan suasana yang sejuk, aman dan kondusif dalam mengikuti pemilukada putaran kedua di DKI yang waktu pelaksanaannya tinggal beberapa jam dari sekarang. “Pilihan boleh berbeda tetapi semangat persatuan dan persaudaraan sesama anak bangsa harus tetap terjaga dan terpelihara. Tidak boleh gara-gara pilkada eksistensi NKRI terancam, semuanya […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz meminta Bawaslu DKI Jakarta menindak tegas pelaku politik transaksional berupa sembako. “Masa Tenang Pilkada Jakarta diwarnai dengan politik transaksional. Jelas, hal ini mengurangi kualitas ketenangan masa tenang. Masyarakat pemilih yang semestinya dapat dengan mandiri mendalami gagasan-gagasan pasangan calon dan menentukan pilihan terganggu […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Bawaslu Awards 2017 usai digelar. Luar biasanya, Panwaslu Jakarta Barat memperoleh satu penghargaan “Katagori Pengawas Tahapan Terbaik” dari Bawaslu RI atas kinerja terbaiknya selama proses Pilkada DKI Jakarta digelar. Acara ajang penghargaan itu digelar di Balai Sarbini, Jakarta Selasa (11/4/2017) malam lalu. Seperti tahun sebelumnya, ajang penghargaan ini sebagai wujud apresiasi Bawaslu terhadap […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Panwaslu Jakarta Barat Puadi mengaku pihaknya telah menurunkan sejumlah spanduk yang melanggar ketentuan kampanye pada proses kampanye putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Sesuai yang disampaikan pada lintasparlemen.com spanduk atau alat peraga kampanye (APK) yang bernada provokatif yang dipasang pihak tak bertanggungjawab, ada sebanyak 625 spanduk dengan rincian 308 spanduk provokatif, dan […]Read More
