PADANG – Komisi IV DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Sumatera Barat menemukan stok beras impor di gudang Bulog Padang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah stok beras lokal. “Rupanya Bulog kesulitan menyerap beras lokal,” ucap Hermanto, salah satu anggota Komisi IV DPR yang ikut dalam kunjungannya yang disampaikan pada wartawan, Padang, Rabu (31/7/2019) kemarin. […]Read More
JAKARTA – Kinerja pangan di era pemerintahan Jokowi menuai banyak kemajuan. Dari hasil kajian yang dirilis tiap tahun oleh The Economist Inteligence Unit (EIU) menunjukkan Global Food Security Index-GFS atau Peringkat Ketahanan Pangan Indonesia terus membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Dari 113 negara yang dikaji, pada tahun 2017 Indonesia menempati rangking ke 69 dengan skor 51,3 dan […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Hanura H Fauzih Amro memberi solusi agar pemerintah tak lagi melakukan impor. Yakni, Fauzih meminta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor dicabut. Menurut Fauzih yang juga alumni HMI ini, jika Permendag itu tak dicabut maka pemerintah memiliki dalih terus melakukan […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menilai Bulog ibarat sapi perah untuk program-program pencitraan pemerintah saat ini. Saat kondisi cadangan beras pemerintah minus, di sisi lain Bulog tak mampu menyerap gabah atau beras para petani. Viva yang juga politisi PAN ini mendesak pihak pemerintah segera mencari upaya preventif dan solutif dalam […]Read More
JAKARTA – Anggota DPD RI Prof DR Dailami Firdaus menilai kebijakan pemerintah membuka kran impor beras perlu dipertanyakan. Alasan Dailami, karena untuk jumlah 500.000 ton Bulog telah menyediakan anggaran sebesar Rp 15 triliun. Yang untung siapa? Menurut Dailami, angka tersebut disampaikan sediri oleh Kepala Bulog Djarot Kusumayakti. Bulog telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk […]Read More
HANOI – Habis Beras Terbitlah Garam. Mungkin ini akan menjadi trend di awal tahun 2018, kebijakan membuka kran impor beras sebelumnya dengan tambahan kata khusus masih menjadi pertanyaan. Apa urgensi nya dan kebijakan tersebut untuk kepentingan siapa? Hal itu disampaikan oleh Anggota DPD RI asal DKI Jakarta Prof DR Dailami Firdaus langsung dari Hanoi, Vietnam, […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai, kenaikan harga beras saat ini merupakan kondisi yang sengaja diciptakan agar memberi peluang beras impor masuk kedalam sistem pasar. “Ketiadaan koordinasi antara Kemendag dan Kementan telah menimbulkan situasi yang absurd. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mengambil keuntungan besar dengan menaikan harga beras. Harga […]Read More
JAKARTA – Kebijakan impor beras merupakan bentuk kepanikan pemerintah dalam menghadapi gejolak kenaikan harga. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah tidak memiliki blueprint perberasan nasional dan juga menunjukkan lemahnya database yang terkait dengan ketersediaan stok beras nasional. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PPP Zainut Tauhid Sa’adi pada wartawan menangapi kebijakan pemerintah […]Read More
JAKARTA – Rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebesar 500 ribu ton pada akhir Januari 2018 mendapat kritik dari Ketua Umum DPN HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Fadli Zon. Menurutnya, rencana tersebut hanya membuktikan kacaunya tata kelola pangan pemerintah, sekaligus menunjukkan rendahnya mutu data pangan yang selama ini mereka miliki. “Saya melihat kebijakan impor beras ini […]Read More
JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengkritisi keputusan Pemerintah melakukan impor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Apalagi data menunjukkan produksi beras nasional sebenarnya surplus sebagaimana diakui sendiri oleh Mentan Amran Sulaiman. Jazuli mengakui kenaikan harga beras tingkat Medium dan Premium di pasar dalam beberapa waktu terakhir […]Read More
