JAKARTA – Berita mengejutkan datang dari wartawan senior Televisi ABC Nuim Hayyat yang membuka kembali tabir ‘Skandal SKL’. Menurut Hayyat dalam videonya yang viral, Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) itu sarat politis. Sementara SKL sendiri lahir dari instruksi presiden (Inpres) No 8 Tahun 2002 yang diterbitkan Presiden saat itu Megawati Soekarnoputri. Terkait […]Read More
Oleh: Muhammad Rifai Darus, Ketua Umum DPP KNPI 2015-2018 Saya seabgai Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus (MRD) mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tetap tegak berdiri di tengah derasnya gelombang melemahkan institusi anti rasuah. Saat ini kita menyaksikan KPK tengah merasakan tekanan politik sebagai ekses, baik langsung maupun tidak langsung terhadap upaya memberantas praktik korupsi […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Indonesia Corruption Watch (ICW) memiliki empat catatan negatif tentang penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Yang pertama, ICW menilai penanganan kasus tersebut berlarut-larut. “Penyelesaian kasus ini tanpa alasan yang tidak masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata anggota badan pekerja ICW Emerson Yuntho di kantor ICW, Jakarta, Ahad (1/5/2016). Dalam catatan ICW, ia membeberkan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Tertangkapnya buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono setelah 13 tahun buron kembali mengingatkan publik Indonesia kepada skandal keuangan terbesar yang pernah terjadi di negara ini. Skandal tersebut bermula dari keputusan pemerintah melalui Bank Indonesia pada Desember 1998 untuk menyalurkan dana BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank di dalam negeri. BLBI […]Read More
