JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo mendesak pemerintah menggencarkan sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya, masih ada puluhan juta penduduk Indonesia yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan dari pemerintah itu. “Berdasar data per 23 Maret 2018, masih ada 66,3 juta warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan,” ujar Bamsoet -panggilan karib […]Read More
JAKARTA – Deputi Perlindungan BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono mengaku masih banyak calo yang menjadi sponsor bagi para TKI yang ingin bekerja ke luar negeri. Praktek itu masih berlangsung hingga kini, dan hal itu sangat bertetanggaan dengan aturan yang berlaku di bangsa ini. Selain itu, ‘sistem calo’ itu sangat merugikan masyarakat. Dan parahnya lagi, para TKI yang […]Read More
BUTON, Pupus sudah harapan masyarakat untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari Pemerintah Daerah (Pemda) Buton, Sulawesi Tenggara. Hal itu disebabkan karena kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak boleh menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) sebagai dana pembiayaan KIS. “KIS itu ternyata tidak bisa pembiayaannya dibebankan kepada ADD, makanya saya sudah minta Kepala Inspektorat […]Read More
Kepala Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi mengatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional, pihaknya terus berbenah sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Menurut Irfan BPJS Kesehatan terus melakukan upaya pembenahan untuk mencapai tujuan utama ke depan, yakni; pertama adalah sustainabilitas financial atau keberlangsungan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Poempida Hidayatulloh angkat suara terkait statemen Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang menganggap Sistem remunerasi di Indonesia tidak adil. Di mana sebelumnya Agus mengatakan bahwa sistem tersebut mengedepankan penilaian terhadap kinerja seorang pegawai yang didanai negara, tapi tidak mempertimbangkan unsur tanggungjawabnya. Apalagi, kata Agus jika dilihat […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com – Koalisi Parlemen Jalanan (KPJ) kota Palu, gabungan dari GAPURA, BEM PTS, LENTORA dan Forkom Progresif memprotes adanya Perpres Nomor 19 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan. Pada Pasal 16F ayat (2) menjelaskan bahwa peserta BPJS Kelas III akan membayar Rp 30.000 per orang per bulan sebelumya Rp. 25.500, Kelas […]Read More
