JAKARTA – BPJS Kesehatan menjadi syarat untuk mengurus layanan publik dinilai menjadi beban rakyat. Sebab, sampai saat ini optimalisasi sejumlah layanan publik masih jauh dari ideal. Hal itu diutarakan Anggota DPR RI Mardani Ali Sera yang menilai, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tidak relevan dalam situasi pandemi Covid-19. “Pelaksanaannya masih buruk,” kata Mardani, […]Read More
JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, ketentuan BPJS Kesehatan menjadi syarat masyarakat agar dapat mengakses sejumlah pelayanan publik harus dibarengi oleh peningkatan kualitas layanan BPJS. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diteken pada 6 Januari 2022. “Ini perbaikan agar […]Read More
