JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Ashabul Kahfi menolak agar Jaminan Hari Tua (JHT) wajib untuk Bukan Penerima Upah (BPU) di sektor informal tersebut. Kahfi ingin agar ikut kepesertaan bagi BPU dibebaskan, tidak diwajibkan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Kami tidak setuju atau tidak merekomendasi kepesertaan JHT wajib bagi […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Ashabul Kahfi mengusulkan pekerja informal yang rentak seperti petani, buruh dan nelayan menjadi peserta BPJS Ketenagaakerjaan. Tanggapan Kahfi itu, usaimenyoroti minimnya jumlah kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Bukan Penerima Upah (BPU) dari pekerja sektor informal atau pekerja yang menjalankan aktivitas ekonomi di luar sistem resmi yang diatur […]Read More
JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan memastikan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang penuhi persyaratan dapat melakukan klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly menyatakan, program JKP diperuntukan bagi para pekerja/buruh yang mengalami persyaratan dapat melakukan klaim manfaat. “Perhitungan aktuaris, tahun 2022 ini akan ada sekitar 629 ribu penerima manfaat JKP,” kata Chairul, […]Read More
