JAKARTA – Mantan Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mendukung apabila DPR RI bersama pemerintah membubarkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik melalui Perppu ataupun perangkat kebijakan lainnya. Fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK bisa dikembalikan kepada Bank Indonesia. “Skandal Jiwasraya hanyalah bagian kecil dari sengkarut yang […]Read More
Oleh: Arteria Dahlan, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Pada prinsipnya kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijamin dl konstitusi kita. Saya mendukung sepenuhnya demokrasi, demokratisasi dan kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul. Namun demikian sejatinya dalam menjalankan hak dan […]Read More
JAKARTA – KETUA Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus atau akrab disapa MRD mendukung langkah pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya, paham, haluan dan ideologi yang diusung dan menjadi asas HTI secara gamblang menolak ideologi Pancasila. Melalui Perppu No.2 Tahun 2017, pemerintah dengan tegas melarang paham yang berpotensi mengancam ideologi negara Pancasila dan […]Read More
JAKARTA – GERAKAN Pemuda Ansor (GP Ansor) Jakarta Timur sangat mendukung keputusan pemerintah membubarkan Ormas di Indonesia yang bertentangan dengan nilai-nilai dengan menerbitkan Perppu No 2 tahun 2017 atau Perppu Ormas. Ansor Jakarta Timur bersama 999 Pengacara siap mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Dan tindakan pemerintah sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU/VII/2009 yaitu Presiden bisa mengeluarkan Perppu atas […]Read More
JAKARTA – Pengurus Besar Al Washliyah membantah turut serta mendukung membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Al Washliyah secara lembaga tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait pembubaran HTI. Demikian dikatakan Ketua Umum PB Al Washliyah KH. Dr. Yusnar Yusuf, MA, saat menanggapi isu yang beredar di tengah masyarakat kalau pihak pihaknya mendukung pembubaran HTI, Jakarta, Ahad (4/6/2017) […]Read More
Oleh: Yusril Ihza Mahendra Profesor Jimly Asshiddiqy kemarin menyarankan agar Presiden membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila melalui Keputusan Presiden (Keppres) dengan tetap memberikan peluang bagi ormas tersebut untuk melakukan perlawanan melalui pengadilan. Kalau pengadilan memenangkan Presiden, maka ormas tersebut bubar selamanya. Namun jika Presiden dikalahkan pengadilan, ormas tersebut dapat dihidupkan kembali. Bersamaan dengan Profesor […]Read More
PATI, Lintasparlemen.com – Politisi senior Partai Golkar asal Pati Firman Soebagyo (FS) mengingatkan pemerintah berhati-hati membubarkan organisasi masyarakat (ormas) seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut FS, pembubaran ormas perlu pijakan hukum dan kebijaksanaan dalam mempelajari aturan secara utuh agar tidak terjadi persoalan yang lebih runyam di kemudian hari. Hal itu disampaikan FS pada kegiatan sosialisasi Empat […]Read More
PATI, Lintasparlemen.com – Anggota DPR RI sekaligus Anggota MPR RI Firman Soebagyo (FS) menitip pesan bahwa empat pilar kebangsaan menjadi pondasi dan pusaka yang merekatkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut disampaikan FS saat mengisi sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang dihadiri oleh ratusan kader partai Golkar, Komando Distrik Militer (Kodim) 0718/Pati, Ikatan Keluarga […]Read More
BUTON, Lintasparlemen.com – Sebelum ada keputusan hukum tetap(inkrah) pembubaran Organisasi Masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia(HTI) pelaksana tugas (Plt) Bupati Buton, La Bakry masih mengizinkan HTI melakukan aktivitasnya. “Sepanjang belum ada kekuatan hukum tetap dan polisi juga memberikan izin kegiatan kepada mereka(HTI) Buton,maka sebagai pemerintah, ya kita izinkan,” kata La Bakry saat ditemui di ruang kerjanya, […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan khilafah seperti yang digaungkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tak cocok dengan Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Ideologi HTI bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. “Soal isu khilafah, MUI ingin menegaskan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila adalah final dan mengikat seluruh rakyat […]Read More
