JAKARTA – Profesor DR Dailami Firdaus menilai kebijakan Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing bertentangan dengan pasal 27 UUD 1945. Prof Dailami menyebut Presiden Jokowi tak paham persoalan yang dihadapi rakyat. “Ini menujukkan Pemerintah tidak memahami persoalan masyarakat dan tidak ada keberpihakan Pemerintah terhadap kepentingan nasional,” kata prof […]Read More
JAKARTA – Anggota DPD RI Prof Dailami Firdaus mengapresiasi sidak yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL ) serta Pemanfaatan Air Tanah, terhadap salah satu gedung di kawasan Jl MH Thamrin. Menurut Prof Dailami langkah tersebut sangatlah positif dan tepat untuk menjaga kondisi […]Read More
JAKARTA – Anggota DPD RI Prof Dailami Firdaus sangat mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang berencana melanjutkan normalisasi Kali Ciliwung. Menurut Prof Dailami program tersebut sangat positif. “Sebagai anggota DPD RI asal Jakarta saya sangat mendukung program normalisasi dilanjutkan kembali,” kata Prof Dailami seperti keterangan disampaikan pada wartawan, Selasa (6/3/2018). “Terutama bila kita melihat kejadian banjir […]Read More
JAKARTA – Anggota DPD RI Prof DR Dailami Firdaus menilai kebijakan pemerintah membuka kran impor beras perlu dipertanyakan. Alasan Dailami, karena untuk jumlah 500.000 ton Bulog telah menyediakan anggaran sebesar Rp 15 triliun. Yang untung siapa? Menurut Dailami, angka tersebut disampaikan sediri oleh Kepala Bulog Djarot Kusumayakti. Bulog telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk […]Read More
HANOI – Habis Beras Terbitlah Garam. Mungkin ini akan menjadi trend di awal tahun 2018, kebijakan membuka kran impor beras sebelumnya dengan tambahan kata khusus masih menjadi pertanyaan. Apa urgensi nya dan kebijakan tersebut untuk kepentingan siapa? Hal itu disampaikan oleh Anggota DPD RI asal DKI Jakarta Prof DR Dailami Firdaus langsung dari Hanoi, Vietnam, […]Read More
HANOI – Pernyataan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan perihal penjualan bebas miras yang disetujui oleh delapan Partai politik dan perilaku LGBT yang juga didukung oleh sekitar lima partai politik jelas menjadi sebuah informasi yang sangat menyedihkan dan jelas akan melukai masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. “Bagaimana tidak melukai masyarakat, disaat masyarakat sedang berjuang untuk […]Read More
