JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Hermanto menyebutkan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maka Proyek Food Estate di lahan hutan mestinya dihentikan. Hal ini karena Food Estate merupakan proyek strategis nasional yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan oleh MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. “Food Estate […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Setelah sebelumnya Komisi VII DPR RI telah meminta kepada pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk menghentikan proses pembangunan reklamasi di sejumlah daerah saat sang Menteri Siti Nurbaya menghadiri rapat, Selasa (11/04) lalu. Komisi IV DPR mengikuti jejak jejak Komisi VII itu untuk meminta pihak Kementerian LHK atau pemerintah untuk menghentikan […]Read More
