Tags : DPR

Parlementaria

Produk dengan Kandungan Timbal Tinggi, DPR Minta Pemerintah Tetapkan Standar

JAKARTA  – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar lebih proaktif dalam menangani bahaya timbal bagi kesehatan masyarakat Indonesia. “Ada banyak produk dengan kandungan timbal tinggi yang beredar di masyarakat. Bahkan, menurut hasil penelitian, 77% cat di Indonesia memiliki kandungan timbal tinggi, ada yang hingga mencapai 10.000 ppm. Di Amerika sudah […]Read More

Parlementaria

DPR Kritik Rencana Pemerintah yang Mau Bikin Potongan Dana Pensiun

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menanggapi rencana pemerintah melakukan potongan gaji karyawan untuk program dana pensiun tambahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ratio penerimaan manfaat dana pensiun pegawai sampai dengan 40 persen dari penghasilan terakhir. “Saat ini gaji pegawai swasta sudah dipotong untuk membayar Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS […]Read More

Berita

Badai PHK di Indonesia, DPR Minta Pemerintah Perketat Impor Produk

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar mencari solusi atas tingginya tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tekstil yang terjadi beberapa bulan terakhir di Indonesia. “Pemerintah harus bersikap dan mencari solusi atas tingginya angka PHK di industri tekstil. Jangan tenang-tenang saja seolah tidak ada masalah,” ujarnya pada Rabu, […]Read More

Kesehatan

Dugaan Pelarangan Jilbab di RS, DPR: Pemerintah Harus Segera Cek

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher prihatin dengan dugaan terjadinya pelarangan penggunaan jilbab bagi nakes di salah satu rumah sakit di Jakarta. “Jika hal itu benar terjadi, maka sangat disayangkan karena kebebasan menjalankan perintah agama masih dipersoalkan, apalagi ini rumah sakit yang harusnya tidak pandang bulu dalam melayani,” kata Netty, Senin, […]Read More

DPR Peduli

Ojol dan Kurir Demo Hari Ini, DPR: Pemerintah Harus Terima

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher merespon aksi demonstrasi yang dilakukan ojek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek pada Kamis, 29 Agustus 2024. Para ojol dan kurir menuntut soal kejelasan tarif dan legalitas pekerjaan. “Pemerintah harus mendengarkan dan menerima aspirasi dari para ojol dan kurir. Selama ini ojol dan kurir kerap luput […]Read More

Kesehatan

Monkeypox Menyebar di ASEAN, DPR: Pertimbangkan Skrining Penumpang dari Negara

JAKARTA  – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prastiyani Aher mengatakan, “Meningkatnya kasus cacar monyet (monkeypox) di dunia dan kawasan ASEAN harus diwaspadai secara serius oleh pemerintah Indonesia. Langkah cepat dan responsif harus segera diambil untuk menghindari risiko yang lebih buruk,” kata Netty, Selasa, 27 Agustus 2024. Saat ini, monkeypox atau cacar monyet menjadi perhatian […]Read More

Berita

Kritik Bengkaknya Biaya HUT RI di IKN, DPR: Prioritas Anggaran

JAKARTA  – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritik tanggapan pemerintah yang menyatakan membengkaknya anggaran peringatan HUT RI di IKN sebagai kewajaran. “Di mana kewajarannya? Saat ini kondisi rakyat sedang mengalami kesulitan akibat badai PHK, mengapa negara justru menghamburkan uang untuk seremoni?” kata anggota Banggar DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, Selasa, (13/8/2024). […]Read More

Energi

Tangki Pertamina Terbakar Lagi, Lamhot Sinaga: Segera Lakukan Investigasi Menyeluruh!

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme kerja di PT Pertamina (Persero).  Permintaan Lamhot itu menyusul terjadinya kebakaran yang sering terjadi di kilang Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah. Lamhot berharap Pertamina melakukan audit sistem pengamanan di kilang-kilang minyak milik Pertamina. Apalagi kejadian ini tiga kali terjadi di tahun 2021 […]Read More

Parlementaria

Hermanto: Spekulan Ambil Untung dari Polemik Stok Jagung Kementan dengan

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Hermanto menyesalkan polemik stok jagung yang terjadi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang terjadi belakangan ini. Polemik tersebut bisa dimanfaatkan oleh spekulan atau korporasi besar untuk mengambil untung besar dari harga jagung yang tinggi bekepanjangan. “Perbedaan data stok jagung tersebut bisa berdampak pada distribusi dan harga […]Read More

Berita

DPR Sebut Utang Pemerintah Sudah Sangat Berisiko

JAKARTA – Anggota Badan Anggaran DPR RI Hermanto mengungkapkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukan utang yang menjadi kewajiban Pemerintah pada tahun 2020 sebesar 6.625,4 triliun atau 59,69 persen dari aset sebesar 11.098,6 triliun. Nilai tersebut menunjukan bahwa tingkat solvabilitas keuangan negara sudah sangat rawan. “Karena itu pada APBN 2021 yang sedang berjalan ini […]Read More