Tags : DPR

Parlementaria

DPR: Pemerintah Perlu Didik Masyarakat untuk Sadar Zero Insident and

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro mengatakan, ada beberapa regulasi yang harus dipahami oleh penyelenggara negara yakni UUD 1945 pasal 34 ayat 3 terkait pihak pemerintah dalam memberi pelayanan publik. Sebagai informasi, di dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 3 itu mewajibkan untuk memberikan fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi umum dan fasilitas lainnya […]Read More

Parlementaria

Ada 4 Poin Pembahasan RUU Pemilu Membuat Fraksi Terbelah

ACEH, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan ada 4 isu dalam RUU Pemilu yang saat ini sedang dibahas di DPR RI. Keempat isu itu menyita energi dalam pembahasannya. “Pertama, Presidential Threshold, saat ini ada 7 fraksi yang berpandangan bahwa presidential threshold tidak diperlukan dalam Pilpres, yaitu Gerindra, PKS, Demokrat, PKB, PPP, PAN […]Read More

Korupsi

Anggota DPR Gerindra: Kita dari Awal Tolak Hak Angket KPK!

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan bahwa fraksinya sejak awal menolak hak angket terhadap KPK. Menurut Sodik, penolakan itu sebagai komitmen Gerindra untuk memperkuat fungsi pemberantas korupsi oleh KPK. Seperti diwartakan, hari ini LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Wakil Ketua DPR yang juga memimpin […]Read More

Korupsi

Ketum PAN: Apapun akan Kami Lakukan untuk Gagalkan Hak Angket

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Umum Partai Amanat Nasional.(PAN) sekaligus ketua MPR Zulkifli Hasan (Zulhas) mempertanyakan tujuan utama Fahri Hamzah dan sejumlah anggota DPR mengegolkan hak angket terhadap KPK. “KPK ini sedang mengusut kasus-kasus besar antara lain BLBI. Nah hak angket itu pada akhirnya menyatakan pendapat pada Presiden. Pertanyaan publik kemudian, kenapa (buat apa) hak angket apalagi […]Read More

Pendidikan

Hardiknas, Ridwan Hisjam: Jangan Ada Lagi Putus Sekolah karena Faktor

MALANG, Lintasparlemen.com – Di hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada tanggal 2 Mei hari ini, Ridwan Hisjam selaku anggota DPR RI Komisi X yang membidangi pendidikan dan pariwisata menghimbau kepada orangtua agar selalu memotivasi anaknya untuk terus sekolah. Menurut anggota dewan Fraksi Golkar ini peran orangtua sangat penting supaya anak tidak sampai putus sekolah. […]Read More

Opini

Harapan Kita di Hari Pendidikan

Oleh: Ridwan Hisjam, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar “Kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu ‘dipelopori’, atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain, akan tetapi biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri.” (Ki Hadjar Dewantara) Hari ini, tanggal 2 Mei, kita Bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional […]Read More

Pendidikan

Ini Harapan DPR di Hari Pendidikan Nasional

ACEH, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi X DPR RI Muslim angkat suara terkait dunia pendidikan di Indonesia. Muslim menilai mutu pendidikan Indonesia masih jauh di bawah negara Asia apalagi negara maju seperti negara Eropa. Alasan itu, Muslim meminta pemerintah menjadikan momentum Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada hari ini, Selasa (2/5/2017) untuk memperbaiki mutu pendidikan di […]Read More

Parlementaria

Anggota DPR Ini Beberkan 3 Pelanggaran PT Pakai Outsourcing

BANTEN, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi IX DPR RI Hj. Siti Masrifah mengatakan, sebagai wakil rakyat dirinya punya kewajiban memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk aspirasi kaum buruh. Di antaranya, soal tuntutan buruh agar menghapus outsourcing versi buruh atau pekerja. Siti mengaku tak bosan memperjuangkan tuntutan kaum buruh itu. “Tentu saya sangat setuju. Kenapa? Karena outsourcing menurut UU […]Read More

Opini

Outsourcing Agreement dan Sikap Pemerintah Memperketat Pengawasan pada Perusahaan

Oleh: Hj. Siti Masrifah, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Dapil Banten III Pertama, sebagai wakil rakyat tentu saya punya kewajiban memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk aspirasi kaum buruh. Soal tuntutan buruh agar menghapus outsourcing versi buruh atau pekerja tentu saya sangat setuju. Kenapa? Karena “outsourcing” versi UU Ketenagakerjaan, tidak boleh ada perjanjian untuk […]Read More