Tags : DPR

Internasional Parlementaria

Anggota DPR Ini Sebut Kunjungan Raja Salman Momentum Langka

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Kedatangan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud menjadi momentum yang luar biasa untuk membuktikan kembali Indonesia dan Arab Saudi memiliki hubuangan yang sangat hangat. Untuk menghormati kedatangan Raja Arab ini, seluruh anggota Fraksi PKS yang melakukan reses di dapil masing-masing diminta kembali ke Senayan. “Hari ini meski seluruh anggota DPR melakukan reses […]Read More

Parlementaria Politik

Ada Apa Pansus Pemilu Studi Banding ke Jerman dan Meksiko?

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI Lukman Edy mengatakan tujuan pihaknya berkunjung  ke Jerman dan Meksiko untuk mempelajari dan melihat perbandingan sistim pemilu Jerman dan Indonesia, dari tanggal 11 Maret 2017 hingga 16 Maret 2017. “UU Pemilu Indonesia, sebelumnya banyak mencontoh sistim pemilu di Jerman. Dandan Jerman hari ini secara internal sedang […]Read More

Berita

Anggota DPR Ini Ikut Evakuasi Korban Banjir Jakarta 2017

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Sejumlah wilayah di Indonesia di awal tahun 2017 dilanda musibah banjir. Itu karena curah hujan yang tinggi menjadi salah satu penyebab banjir di sejumlah wilayah. Termasuk DKI Jakarta dilanda banjir. Banjir setinggi 1 meter merendam Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Sebanyak 285 warga sudah diungsikan sejak semalam. Anggota Komisi IX DPR RI […]Read More

Opini

Freeport vs Mukhtar Tompo

Oleh: Ilham Muin, Aktivis dari Tanah Mandar “Dimanaki? Saya di Jakarta sekarang.” Itulah bunyi SMS yang saya kirimkan ke Mukhtar Tompo di awal Januari 2017. Anggota DPR RI komisi VII dari fraksi Hanura yang membidangi energi dan mineral. Mukhtar Tompo adalah pengganti antar waktu yang dilantik menjadi legislator tahun 2016. Ia menggantikan Dewi Yasin Limpo […]Read More

Hukum Ibukota Pilkada Politik

DPR Akan Gunakan Hak Angket, Ada Apa Presiden Jokowi Belum

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Banyak masyarakat yang berharap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku gubernur DKI Jakarta segera dinon-aktifkan. Pasalnya, jika merujuk pada status terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) Ahok sudah dinon-aktifkan Presiden Jokowi Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU […]Read More

Opini

Sudah Tepat Presiden Merepons Perjuangan Mantan Ketua KPK Pulihkan Martabatnya

Oleh: Bambang Soesatyo* Kebijakan hukum Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan grasi Antasari Azhar sangat wajar dan tepat. Makna dari kebijakan hukum itu adalah Presiden telah menggunakan hak konstitusionalnya untuk merespons kegigihan dan konsistensi seorang mantan pejabat tinggi negara yang secara ksatria menyatakan dirinya tidak berrsalah dalam sebuah kasus pembunuhan. Untuk memahami secara utuh kebijakan hukum […]Read More

Parlementaria Politik

Terkait Jatah PDIP Kursi Pimpinan DPR, Zainuddin Amali: Jangan Dilebarkan

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua DPP Partai Golkar yang juga Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali meminta kepada seluruh fraksi yang ada di parlemen untuk menghormati kesepakatan bersama dalam rapat harmonisasi Badan Legislasi (Baleg) beberapa waktu. Di mana dalam rapat itu telah menghasilkan sebuah keputusan bahwa kursi pimpinan DPR dan MPR RI hanya akan ditambah […]Read More

Opini

DPR Boleh Intervensi Kasus Hukum

Oleh: Djoko Edhi Abdurrahman, Mantan Anggota Komisi Hukum DPR-RI Polemik terjadi di Senayan ketika bergulir wacana pembentukan Pansus Hak Angket Kasus Makar. Di satu pihak berpendapat, sebagaimana pendapat umum, kasus hukum tidak dapat diintervensi oleh siapapun ketika sudah ditangani oleh Penyidik. Pelawannya berpendapat, Pansus boleh saja dibentuk untuk menyelidiki kasus hukum apabila diperlukan sebagai pengawasan […]Read More

Opini

Dalam Pemilu Serentak 2019 Tidak Ada Lagi Ambang Batas DPR

Oleh: Yusril Ihza Mahendra Dalam membahas RUU Pemilu sekarang ini, baik DPR maupun Presiden, DPR dan Pemerintah seharusnya sudah tidak lagi membahas perlu tidaknya menerapkan parliementary treshold (ambang batas bisa tidaknya anggota DPR dilantik dengan ambang batas tertentu bagi parpol peserta Pemilu) dan presidential treshold (ambang batas perolehan kursi parpol di DPR untuk mencalonkan pasangan […]Read More

Ekonomi Internasional

Pimpinan Komisi IX DPR: Pembentukan Pansus TKA Ilegal Tunggu Komisi

JAKARTA, Lintasparlen.com – Wakil Ketua Komisi IX Saleh Daulay menilai hingga saat pihaknya belum bisa memastikan akan terbentuk Pansus Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal. Alasannya, sejumlah komisi di DPR masih sedang membahas Panja TKA Ilegal. Hal itu disampaikan Saleh atas desakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) untuk membentuk Pansus TKA Ilegal. Karena KSPI merasa terancam dengan […]Read More