Jakarta, LintasParlemen.com — DPR RI akhirnya menyelesaikan enam rancangan Undang-Undang sebelum menutup masa sidang dewan ke III dalam rapat paripurna tahun sidang 2015-2016. Hal itu disampaikan Ketua DPR RI, Ade Komarudin dalam pidatonya, di ruang sidang Paripurna, Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (17/3/2016) kemarin. “DPR dan pemerintah telah menyetujui 6 RUU menjadi Undang-Undang, yang terdiri […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Akhir-akhir ini wacana terkait restrukturisasi di tubuh Mahkamah Agung (MA) dalam pembahasan. Tujuan restrukturisasi itu untuk menangani perkara hingga ke tingkat kasasi di MA. Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja MA sangat mendukung proses restrukturisasi di MA tersebut. Karena upaya baik itu dinilai untuk menjalankan sistem lima kamar lebih efektif dalam […]Read More
Jakarta, lintasparlemen.com – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya telah memiliki bukti kuat atas tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan anggota DPR RI Fanny Safriansyah (Ivan Haz). Tak hanya itu, MKD juga telah membentuk tim panel untuk melakukan rapat internal guna pengambilan sikap terhadap putra mantan Wakil Presiden […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dinilai semakin meresakhan masyarakat. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan pihaknya mendorong adanya regulasi anti LGBT “PKS terdepan untuk menginisiasi lahirnya RUU tentang LGBT di parlemen. Hal itu sebagai bagian untuk menghentikan propaganda dan pergerakan yang kian berkembang belakangan ini, baik […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Nasib Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menunggu waktu. Menko Polhukam Luhut Panjaitan memastikan bahwa pemerintah akan setuju dengan revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang ditujukan untuk memperkuat lembaga antirasuah itu. Mantan Dubes Singapura ini menyatakan, revisi UU ini pernah diinisiasi oleh pemerintahan sebelumnya, tetapi entah mengapa tidak berlanjut. […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Menyusul keluarnya izin perpanjangan ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PT FI) per 10 Februari 2016 lalu untuk jangka waktu enam bulan kedepan menuai pertanyaan dari sejumlah pihak. Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengungkapkan, apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan izin perpanjangan ekspor ke PT FI jelas-jelas melanggar konstitusi dan aturan […]Read More
