Oleh: Achmad Fachrudin, Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Agar KPU DKI tidak lagi kesulitan mengetahui berapa jumlah pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan Surat Keterangan (Suket) dan berapa yang menggunakan e-KTP sebagaimana terjadi pada Pilkada DKI Jilid satu __________________________________________________ Bawaslu DKI menyarankan pada Pilkada DKI Jilid dua agar dilakukan perbaikan teknis pada sertifikat perolehan suara dalam […]Read More
Oleh : Ubedilah Badrun, Analis Politik UNJ, Direktur Eksekutif Puspol Indonesia Tulisan saya sebelumnya mengkritik pernyataan Komisioner KPUD DKI yang mengabaikan Kartu Keluarga (KK) sebagai alat verifikasi pemilih dari DPTb ____________________________________________ Tulisan itu mengingatkan bahwa secara substansial berarti KPU mengabaikan dasar legal kependudukan seseorang tetapi lebih mempercayai surat dari Dinas Dukcapil yang secara hukum kependudukan tidak […]Read More
