JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dalam sebuah acara halalbihalal menyampaikan jika proses divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) hanyalah kebohongan pemerintah belaka. “Seolah-olah kita sudah senang, karena Freeport kembali ke tangan Ibu Pertiwi. Buat saya, itu hanya maaf, bohong-bohongan,” ujar Amien di aula Masjid Al-Furqon, Jakarta, Sabtu (14/7/2018). Pernyataan tersebut […]Read More
JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta PT Freeport Indonesia segera menyelesaikan permasalahan tenaga kerja di perusahaan tersebut. Bamsoet berpesan agar kepentingan perusahaan harus sejalan dengan kepentingan pekerja, masyarakat setempat, serta bangsa dan negara Indonesia. “Saya yakin Freeport mampu menyelesaikannya dengan baik. Kami di DPR RI melalui Komisi IX maupun Tim Pengawas Otonomi Khusus […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Mukhtar Tompo sangat mendukung langkah tegas pemerintah menagih komitmen PT Freport Indonesia (PTFI) yang sudah disampaikan ke publik. Tompo juga meminta masyarakat Indonesia mendukung langkah pemerintahan Jokowi-JK. Tompo yang dikenal tak pernah kompromi terhadap hak rakyat ini menegaskan bahwa PTFI wajib tunduk dan patuh […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Joko Purwanto menyampaikan bahwa pihaknya telah melayangkan undangan kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan agar bisa menghadirkan Richard C Adkerson, vice chairman of the board, president and chief executive officer (CEO) Freeport McMoRan Inc. Menurut Joko, permintaan untuk menghadirkan CEO Freeport tersebut adalah hasil kesepakatan dalam rapat kerja antara Komisi VII DPR […]Read More
Oleh: MUKHTAR TOMPO, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi HANURA (Nomor Anggota A-560) Dapil Sulawesi Selatan I Saya secara tegas menyatakan bahwa arogansi yang ditunjukkan PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam berbisnis di Indonesia, tak berbeda dengan gaya VOC, perusahaan asal Belanda di zaman penjajahan dahulu. Setelah mempelajari sejumlah dokumen, mulai dari Kontrak Karya 1991, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com -Beberapa waktu lalu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku sedang mencarikan jalan yang terbaik sebagai solusi bagi PT Freeport Indonesia soal kepastian investasi di Indonesia pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017. Namun jalan keluar sebagai solusi yang ditawarkan pemerintah tidak diterima oleh manajemen Freeport Indonesia. Yang jadi masalah […]Read More
Oleh: Adian Napitupulu* Keistimewaan luar biasa yang diperoleh Freeport sejak tahun 1967 hingga hari ini sudah harus di hentikan. Ini saatnya kita sebagai bangsa memikirkan Rakyat kita sendiri, memikirkan setiap jengkal tanah republik untuk lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara. Hari ini, Kontrak Karya adalah sejarah masa lalu yang hanya pantas dikenang tanpa perlu dilanjutkan. […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Chrisman Damanik menyatakan, mengapresiasi langkah pemerintah terkait langkah pemerintah untuk untuk mengubah status PT Freeport Indonesia dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017. Menurut Damanik, usaha yang dilakukan pemerintah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kewibawaan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – PT Freeport Indonesia telah mengumumkan Chappy Hakim secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Direktur (Presdir). Namun Chappy Hakim kembali ke posisi sebelumnya di perusahaan tersebut. Yakni sebagai penasihat senior PT Freeport Indonesia yang dijabatnya sejak Agustus 2016. Banyak pihak bertanya-apa alasan kuat Chappy mundur dari posisi bergensi itu sebagai Presdir Freeport? […]Read More
Oleh: Ilham Muin, Aktivis dari Tanah Mandar “Dimanaki? Saya di Jakarta sekarang.” Itulah bunyi SMS yang saya kirimkan ke Mukhtar Tompo di awal Januari 2017. Anggota DPR RI komisi VII dari fraksi Hanura yang membidangi energi dan mineral. Mukhtar Tompo adalah pengganti antar waktu yang dilantik menjadi legislator tahun 2016. Ia menggantikan Dewi Yasin Limpo […]Read More
