Oleh: Habib Aboe Bakar AlHabsyi, Anggota Komisi III DPR RI, Sekjen PKS Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan momen penting untuk merenungkan peran institusi ini dalam masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik, Polri dihadapkan pada dua tantangan utama: netralitas dan profesionalitas. Kedua aspek ini tidak hanya berkaitan dengan praktik sehari-hari kepolisian, […]Read More
Tags : #Habib Aboe Bakar Alhabsyi
JAKARTA – Komisi III DPR RI menyetujui pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang (RUU) Hukum Acara Perdata (Haper). PKS menilai, RUU Haper selama ini masih peninggalan Belanda yang tersebar di sejumlah undang-undang. “Peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundangan undangan. Baik peraturan perundangan undangan pemerintah India Belanda […]Read More
HULU SUNGAI SELATAN – Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyerahkan secara simbolik 1500 paket bantuan sembako untuk meringankan beban korban bencana Banjir yang terjadi di Kecamatan Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Bantuan itu diserahkan oleh relawan PKS setempat kepada korban bencana banjir. Sebagai informasi, bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Indonesia. […]Read More
JAKARTA – Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta pemerintah harus segera menganulir penetapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota atau UMK pasca ditetapkan hasil uji materi UU Cipta Kerja oleh MK. Bagi Habib Aboe, menganulir penetapan UMK sebuah kewajiban. “Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah paska Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian UU Cipta […]Read More
JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pengujian Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sejalan dengan sikap PKS. Menurut Habib Aboe, partainya sejak awal menolak pengesahannya. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 seolah menjadi legitimasi atas sikap politik PKS terhadap […]Read More
JAKARTA – Sekjen DPP PKS sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendukung Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo akan menindak pemimpin kepolisian yang tidak mampu mengurus bawahanya sebagai pimpinan di institusi Polri sebagai teladan bagi anggotanya. “Kita mendukung sikap tegas Kapolri, saya kira memang itu yang dibutuhkan saat ini. Ketika banyak […]Read More
JAKARTA – Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hadir langsung pada peresmian pabrik diodiesel di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kamis (21/10/2021). “Kami berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang bersedia meresmikan pabrik biodiesel di Tanah Bumbu ini. Kami yakin bahwa kesediaan beliau meresmikan pabrik ini adalah […]Read More
Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Sekjen DPP PKS Sebagai anggota DPR RI dari Dapil (Daerah Pemilihan) Kalimantan Selatan (Kalsel) tentunya saya merasa bangga dengan lahirnya kawasan biodiesel di Tanah Bumbu ini. Saya mengapresiasi langkah Haji Syamsudin Andi Arsyad yang melahirkan PT Jhonlin Agro Raya sebagai perusahaan tekhnologi biodiesel. Hal ini membuktikan bahwa anak bangsa dari […]Read More
JAKARTA – Penyerangan terhadap para ustadz tidak boleh diremehkan. Hal ini disampaikan anggota DPR RI Komisi III Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat menyampakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, pada Jum’at (25/6/2021) kemarin di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Habib Aboe menyampaikan, persoalan ini ddisampaikan disebabkan karena banyaknya penyerangan yang dialami oleh para ustazd. Ia ingin seluruhnya […]Read More
Kami turut prihatin atas perkara saudara Azis Syamsudin di KPK. Atas perkara yang dihadapi oleh saudara Azis Syamsudin, MKD akan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Status Azis Syamsuddin saat ini masih tersangka, belum terdakwa, jadi belum bisa dilakukan pemberhentian sementara. Hal ini merujuk pada ketentuan berdasarkan Pasal 87 Ayat 5 UU MD3, dimana pemberhentian […]Read More