JAKARTA – KETUA Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) sepaham dengan gagasan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie untuk segera mengakhiri perseteruan tiga lembaga negara yakni DPR, KPK dan Polri. “Saya setuju dengan pendapat Prof Jimly Asshiddiqie, bahwa kesan adanya perseteruan antara DPR, KPK dan Polri harus diakhiri. Karena tidak ada gunanya dan […]Read More
JAKARTA – Polemik terkait Pansus Angket KPK sepertinya akan berbuntut panjang. Pasalnya, antara DPR RI dan KPK RI tarik menarik untuk mendatangkan Miryam S Haryani ke Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Terakhir, Anggota Hak Angket KPK dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun mendesak KPK agar segera menghadirkan Miryam S Haryani ke DPR untuk menyingkap rahasia yang masih tertutup […]Read More
JAKARTA – Pemberi keterangan palsu dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 oleh tersangka Miryam S Haryani berbuntut panjang bahkan menjadi polemik di tengah masyarakat. Apalagi pihak KPK telah memberi keterangan bahwa tidak akan menghadirkan tersangka Miryam S Haryani di Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK DPR RI. Mendengar hal itu, Wakil Ketua […]Read More
Oleh: Masinton Pasaribu, Anggota Panitia Angket DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Sikap reaksioner KPK terhadap pansus angket KPK yang dibentuk oleh DPR-RI mengundang pertanyaan dan kecurigaan. Karena KPK adalah kategori lembaga negara yang wajib tunduk, taat dan patuh pada keputusan DPR yang dimandatkan oleh Konstitusi (UUD) dan perundang-undangan melakukan penyelidikan terhadap institusi […]Read More
Oleh: Yusril Ihza Mahendra, Ahli Hukum Tata Negara “Kalau tidak dapat menerima Angket DPR, KPK dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, tidak perlu minta Presiden lakukan intervensi,” Yusril. Saya merenung sejenak ketika mendengar kabar bahwa KPK meminta Presiden untuk mengintervensi DPR yang kini telah memutuskan untuk menggunakan hak angketnya terhadap KPK. Saya berpendapat permintaan seperti itu […]Read More
JAKARTA, Akhirnya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap KPK telah terbentuk. Namun sejumlah fraksi di DPR tak kunjung menyetor nama anggotanya untuk bergabung dalam Pansus Hak Angket KPK termasuk Fraksi Demokrat. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto Demokrat mengungkap bahwa pihaknya di Demokrat tidak akan mengubah sikap kendati menyerahkan nama-nama anggotanya sebagai perwakilan di Pansus […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – PKS salah satu fraksi di DPR sejak awal menyatakan sikap tegas tidak menyetujui penggunaan Hak Angket DPR terhadap KPK. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, hal itu dimaksudkan agar tidak ada kesan menghalang-halangi KPK dalam pemberantasan korupsi. “Fraksi PKS menilai pengesahan hak angket KPK di Paripurna yang lalu adalah accident karena tanpa […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan bahwa fraksinya sejak awal menolak hak angket terhadap KPK. Menurut Sodik, penolakan itu sebagai komitmen Gerindra untuk memperkuat fungsi pemberantas korupsi oleh KPK. Seperti diwartakan, hari ini LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Wakil Ketua DPR yang juga memimpin […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Umum Partai Amanat Nasional.(PAN) sekaligus ketua MPR Zulkifli Hasan (Zulhas) mempertanyakan tujuan utama Fahri Hamzah dan sejumlah anggota DPR mengegolkan hak angket terhadap KPK. “KPK ini sedang mengusut kasus-kasus besar antara lain BLBI. Nah hak angket itu pada akhirnya menyatakan pendapat pada Presiden. Pertanyaan publik kemudian, kenapa (buat apa) hak angket apalagi […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Drama hak angket terhadap KPK telah diketok oleh DPR sebagai tanda disetujuinya dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dari Fraksi PKS di Gedung DPR, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4/2017) kemarin. Meski aksi ketok palu Fahri itu menuai protes sejumlah anggota dewan. Namun, ketuk palu itu dinilai […]Read More
