JAKARTA – Peta Jalan Pendidikan (PJP) dinilai belum mengakomodir nilai-nilai spiritual. Di tengah bangsa yang religius ini, idealnya nilai keagamaan terakomodir dengan masif dalam konsep PJP. Demikian mengemuka saat Komisi X DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah ormas keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan. Rapat tersebut dihadiri delegasi Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI), […]Read More
JAKARTA – Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar ke-53. Demikian bunyi baliho yang terpasang di gerbang Taman Makan Pahlawan Kalibata, pagi ini, Jumat (20/10/2017). Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto terlihat hadir di tengah ribuan pengurus dan kader Golkar dengan khidmat melakukan upacara penghormatan terhadap arwah para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran. Selain […]Read More
Oleh: Hetifah Sjaifudian, Anggota Komisi II DPR RI & Anggota Pansus RUU Pemilu Fraksi Partai Golkar Sehubungan dengan tertundanya proses Fit and Proper Test Anggota KPU dan Bawaslu RI, saya menyampaikan beberapa pendapat dan sikap sbb: _____________________________________________ Bahwa alasan utama penundaan Fit and Proper Test anggota KPU dan Bawaslu beberapa waktu ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan muatan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Pemerintah berjanji akan melakukan pembayaran Dana Alokasi Umum kepada daerah yang belum dibayarkan. Hal ini seperti disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat menjadi salah satu narasumber dalam acara Pertemuan Nasional I Legislatif dan Eksekutif Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (27/09/2016) lalu. Dalam acara tersebut, Sri Mulyani secara khusus memberikan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian mendukung terwujudnya DOB (Daerah Otonomi Baru) masyarakat Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dukungan Hetifah itu karena DOB itu adalah kebutuhan yang mendesak. Karena tanpa adanya otonomi di daerah itu, akan sangat sulit untuk memberikan layanan publik yang berkualitas, secara adil […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Setelah disahkan pada Paripurna DPR RI pada 2 Juni 2016 lalu, UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, akhirnya ditandatangi Presiden dan diberi nomor. Itu atinya, UU Pilkada telah diundangkan dan penyelenggaraan Pilkada dipastikan tidak terlambat lagi sebagai acuan regulasi pada penyelenggaraan pilkada 15 Februaei 2017 dan ke depannya. Demikian disampaikan Anggota […]Read More
