Oleh: Inas N Zubir Ketua Fraksi Hanura DPR-RI FPI dan HTI nampaknya sangat menggebu-gebu ingin diakui sebagai relawan pemenangan Prabowo Sandi yang militan oleh Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo, tapi sayangnya harapan mereka tersebut Sepertinya tidak dipandang sebelah matapun oleh Hashim, karena bisa saja penyebabnya adalah label Islam dalam organasasi-organisasi tersebut. Hal tersebut tersirat dalam […]Read More
JAKARTA – Sidang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ‘melawan’ Negara, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur kembali digelar. Pada sidang kali ini, kuasa hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Hafzan Taher menilai bahwa agenda pembacaan Replik Penggugat Prinsipal sebenarnya tidak ada diatur dalam Hukum Acara, […]Read More
Oleh: Arteria Dahlan, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Pada prinsipnya kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijamin dl konstitusi kita. Saya mendukung sepenuhnya demokrasi, demokratisasi dan kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul. Namun demikian sejatinya dalam menjalankan hak dan […]Read More
JAKARTA – KETUA Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus atau akrab disapa MRD mendukung langkah pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya, paham, haluan dan ideologi yang diusung dan menjadi asas HTI secara gamblang menolak ideologi Pancasila. Melalui Perppu No.2 Tahun 2017, pemerintah dengan tegas melarang paham yang berpotensi mengancam ideologi negara Pancasila dan […]Read More
JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong ikut angkat suara terkait pro dan kontra terkait keputusan Pemerintah telah mencabut ormas yang bertentangan dengan pancasila melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Menurut Ali yang juga politisi PAN ini meminta pemerintah tidak terlalu berburu-buru mengambil langkah pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) jika belum […]Read More
JAKARTA – GERAKAN Pemuda Ansor (GP Ansor) Jakarta Timur sangat mendukung keputusan pemerintah membubarkan Ormas di Indonesia yang bertentangan dengan nilai-nilai dengan menerbitkan Perppu No 2 tahun 2017 atau Perppu Ormas. Ansor Jakarta Timur bersama 999 Pengacara siap mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Dan tindakan pemerintah sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU/VII/2009 yaitu Presiden bisa mengeluarkan Perppu atas […]Read More
JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqqie sangat mendukung langkah pemerintah yang telah menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang alias Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Bahkan Jimly menyarankan pihak-pihak yang berseberangan menempuh jalur hukum melalui judicial review ke MK. “Dari pro kontra dikeluarkannya Perppu Ormas itu, dalam aturan konstitusi kita ada ruang yang diberikan […]Read More
JAKARTA – PENGAMAT politik Arbi Sanit meminta kepada seluruh masyarakat untuk bijaksana melihat perbedaan pandangan terkait pro kontra terbitnya Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Arbi berharap agar Perppu yang sudah menjadi perbincangan kontroversial itu tidak diributkan atau dibesar-besarkan hingga diperuncing dengan mengindahkan persoalan penting bangsa yang sedang dihadapi. “Yang terpenting, yang […]Read More
JAKARTA – WAKIL Sekjen Banteng Muda Indonesia (BMI) Mixil Mina Munir mengatakan, pihaknya tidak pernah memahami sikap politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang merupakan organisasi dakwah. BMI menilai HTI adalah organisasi politik, bukan organisasi dakwah seperti dikira umat Islam selama ini. “Menurut kami HTI ini secara jelas mereka adalah organisasi politik, HTI bukan organisasi sosial […]Read More
JAKARTA – PRO kontra diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 terus mengundang komentar dari berbagai pihak. Sejumlah pihak mempertanyakan Perppu itu karena cenderung ‘menjegal’ berkembangnya Ormas Islam. Ketua umum PB HMI, Mulyadi Tamsir mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu itu. Apa syarat-syarat diterbitkannya Perppu itu sudah sangat mendesak? “Dalam putusan MK Nomor 138 tahun 2009, […]Read More
