JAKARTA, Kuasa Hukum Firza Husen (FH), Azis Yanuar SH MH mengatakan banyak berita bohong yang beredar terkait dengan kliennya. Azis membantah sejumlah tuduhan itu, khususnya foto dan chat bersama Habib Rizieq. “Sehubungan dengan banyaknya berita yang beredar secara liar terkait kasus pidana dengan tersangka atas nama FH perlu kami sampaikan beberapa hal. Pertama, fotofoto dan chat […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Sekjen Aliansi Advokat Muda Indonesia (AAMI) Sabar Daniel Hutahaen, SH mendesak Komisioner Ombudsman RI Laode Ida segera mencabut pernyataanya dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia terkait dukungan rangkap jabatan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Sebelumnya Laode pernah menyampaikan dukungan terhadap OSO yang tidak melakukan rangkap jabatan sebagai pimpinan DPD RI […]Read More
Oleh: Djoko Edhi Abdurahman, Mantan Anggota Komisi Hukum DPR, Wakil Sekretaris Pemimpin Pusat Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU Jaksa Agung (Jakgung) menyatakan JPU akan naik banding karena vonis Ahok melampaui tuntutan hakim. Ya itu, JPU menuntut Ahok bebas alias hukuman percobaan, sedang majelis memakai ultra petita: vonis melampaui tuntutan JPU. Yakni 2 tahun penjara berikut […]Read More
Oleh: Djoko Edhi Abdurrahman, Mantan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN Polemik terjadi di Senayan ketika bergulir wacana pembentukan Pansus Hak Angket Kasus Makar. Di satu pihak berpendapat, sebagaimana pendapat umum, kasus hukum tidak dapat diintervensi oleh siapapun ketika sudah ditangani oleh Penyidik. Pelawannya berpendapat, Pansus boleh saja dibentuk untuk menyelidiki kasus hukum […]Read More
Oleh: Dedi Noah, Pemerhati Kelucuan Indonesia Judul di atas sungguh lucu dan aneh, apa mungkin itu bisa terjadi ? Bukankah sudah menjadi kewajiban tiap individu dari personil Polri untuk menjaga nama baik institusi Polri ? Flash back, hasil survey Indobarometer (Oktober 2015), CSIS (Oktober 2015) dan SMRC (Desember 2015), semuanya menempatkan Polri di posisi paling bawah, […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Panwaslu Jakarta Timur Sahkroji mengatakan proses hukum terhadap pelanggaran pada putaran II Pilkada DKI tetap berlanjut. Khususnya, rekomendasi terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 19 Kelurahan Pondok Kelapa sebagai hasil penelitian dan pemeriksaan Panwascam Duren Sawit berawal dari adanyan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan suara. “Dugaan pelanggaran pemilih memberikan suara dengan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sandri Rumanama mengatakani hingga kini masih ada sejumlah kasus korupsi yang belum dituntaskan oleh Kejati Maluku. Untuk itu, Sandri yang juga Pengurus DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menantang Kejati Maluku menegakkan hukum. Sandri ingin melihat taji dan komitmen Kejati Maluku di tahun 2017 ini. “Kasus-kasus korupsi […]Read More
Oleh: Dedi Noah, Pemerhati Kelucuan Indonesia Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah negara berdasarkan hukum (Rechsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machsstaat). Negara yang bukan sekedar berlandaskan sembarang hukum, bukan hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan yang dapat menuju kekuasaan mutlak/otoriter, tetapi negara yang kuat dan serius mengutamakan nilai pada keadilan bagi rakyat. […]Read More
Oleh: DR Eggi Sudjana, Ketua Umum DPP Partai Pemersatu Bangsa Bagaimana hidup kita hari ini jika dipisahkan antara agama dengan politik? Sementara harga-harga cabe, bawang, gula, beras dll-nya yang merupakan kebutuhan hidup Masyarakat ditentukan oleh keputusan politik. Bagaimana memisahkannya Agama dan Politik ??? ______________________________________ Tanggapan terhadap pernyataan Presiden Jokowi terkait agama harus dipisahkan dari Politik. Sesuai […]Read More
MAKASSAR, UJUNG PANDANG, Lintasparlemen.com – Pengamat Hukum Tata Negara Abdul Rachman Thaha (ART) mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam mengawasi dan memeriksa keuangan negara. Namun, terkadang hasil temuan BPK itu tak ditindaklanjuti oleh KPK. Termasuk temuan yang disampaikan ke DPR untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum (APH). “Hasil pemeriksaan BPK atas temuan-temuan di […]Read More
