Tags : Hukum

Ibukota Pilkada

ACTA: Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu Harus Netral

JAKARTA​, Lintasparlemen.com – Tak dapat disangkal jika situasi politik di tingkat grass root menjelang putaran kedua Pilgub DKI pasti akan semakin panas karena ada dua pasangan calon yang saling bersaing kuat. Itu ditekankan Tim Reaksi Cepat Advokat Cinta Tanah Air (TRC ACTA) “Kami ACTA menilai Perlakuan istimewa Polri, pemerintah dan penyelenggara Pemilu terhadap pendukung salah […]Read More

Parlementaria Regulasi

Azikin Solthan: Valina Singka Sebagai Timsel KPU-Bawaslu Melanggar Hukum!

JAKARTA, Lintasparlemen.com –  Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan menilai diangkatnya Valina Singka Subekti oleh Presiden Jokowi sebagai Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI periode 2017-2022 melanggar undang-undang. Seperti diwartakan, seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu digelar Oktober 2016. Masa kerja anggota KPU dan Bawaslu RI periode […]Read More

Hukum Internasional Keuangan

‘Kunjungan Raja Salman Bisa Angkat Nilai Indonesia di Mata Dunia’

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz bersama rombongan direncanakan ke Bali pada 4-9 Maret 2017 bisa mengangkat nilai Indonesia mata dunia Internasional. Menurut Bambang Soesatyo, kehadiran Raja Salam ini merupakan promosi gratis untuk menaikkan nilai Indonesia sebagai tujuan investasi yang baik dan nyaman. Bamsoet begitu […]Read More

Ibukota Pilkada

Sekber: Ahok Tak Harus Diberhentikan!

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Pro kontra terkait harus tidaknya Calon Gubernur Petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diberhentikan sementara masih menjadi isu menarik. Pasalnya, ada dua pandangan dari perspektif yang berbeda melihat persoalan tersebut. Kenyataannya, Ahok masih aktif sebagai Gubernur DKI dan menunggu keputusan final Mendagri. Bagi Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sekber Ridwan Darmawan, Ahok […]Read More

Ibukota Nusantara Pilkada

Anis-Sandi Bisa Menang tanpa Putaran II, Ini Alasannya!

JAKARTA, Lintasparlemen.com –  Sesuai hasil hitung TPS (Form C1) KPU pada Pilkada Provinsi DKI Jakarta pasangan Agus-Sylvi memperoleh 17,04 persen dengan 894.154 suara, Ahok-Djarot meraih 42,83 persen dengan 2.246.843 suara. Sementara  pasangan nomor urut tiga Anis-Sandi  mendapatkan 40,13% dengan 2.105.073 suara. Itu artinya nomor urut 2-3 yang lolos keputaran kedua yang digelar 19 April 2017 […]Read More

Opini

Pudjoharsoyo Harus Berani Prakarsai Reformasi MA

Oleh: Bambang Soesatyo* Sebagai pengendali roda organisasi dan manajamen Mahkamah Agung (MA), Sekretaris MA yang baru, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, harus segera merespons program percepatan reformasi hukum yang sedang diagendakan pemerintah. Respons MA terhadap program percepatan reformasi hukum itu otomatis menjadi pijakan serta alasan yang sangat kuat dan masuk akal bagi Pudjoharsoyo melakukan pembenahan atau langkah […]Read More

Opini

Penyuapan: Antara Bukti dan Dugaan

=================== Oleh: Andi W. Syaputra* Dalam kasus OTT Patrialis Akbar saya bersikap hati2 dalam menyebar postingan yang bersifat membela atau sebaliknya membenarkan. Kasus OTT Patrialis serupa dengan perkara OTT KPK yang pernah saya tangani yakni perkara SKK Migas dengan terdakwa Ketua SKK Migas, Rudi Rubiandini. Dalam perkara itu, tak ditemukan siapa orang yang menyuruh mengantarkan […]Read More

Hukum Parlemen Jalanan

Bambang Soesatyo: Kami Apresiasi Kinerja KPK, tapi Hutang Kasus Korupsi

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahu 2016. Alasan Komisi III DPR karena selamaa ini KPK dinilai telah memecahkan rekor dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 17 kasus sejak KPK berdiri tahun 2002 lalu. Bamsoet, begitu Bambang Soesatyo disapa berharap, di tahun-tahun berikutnya penanganan […]Read More

Opini

Refleksi Akhir Tahun: Tertib Hukum Merespons Ketidakpastian Global 2017

Oleh: Bambang Soesatyo* JELANG berakhirnya tahun 2016, Amerika Serikat, Rusia dan Cina sudah terperangkap dalam benih-benih konflik. Eskalasi ketidakpastian global pun tak terelakan sepanjang tahun 2017. Sudah barang tentu Ketidakpastian global yang tereskalasi itu akan berdampak ke Indonesia.  Namun, Jika mampu mewujudkan kepastian politik dan tertib hukum, Indonesia niscaya bisa menarik manfaat dari ketidakpastian global […]Read More

Opini

Hukum Islam Adalah The Living Law

Oleh: Yusril Ihza Mahendra Hukum Islam adalah the living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan ius constitutum dan bukan pula ius constituendum. Hukum positif adalah hukum yang diformulasikan oleh institusi negara dan tegas kapan dinyatakan berlaku dan kapan tidak berlaku lagi. The living law tidak diformulasikan oleh negara, tetapi hukum itu hidup dalam […]Read More