Terkini
JAKARTA – Masyarakat diminta mengawal perubahan revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 perihal pembayaran manfaat jaminan hari tua (JHT) setelah mendapat penolakan dari pekerja. Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin menegaskan, jangan sampai perubahan revisi tersebut hanya pencitraan belaka, karena mendapat kritikan dari masyarakat luas. “Kawal, jangan sampai gimmick politik,” kata Alif kepada wartawan, Jumat […]Read More
SURABAYA – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti telah berjanji akan mengawal proses revisi Permenaker pada Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur tentang pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) baru dapat dicairkan oleh pekerja di usia 56 tahun. LaNyalla berjanji akan kawal hak pekerja dalam aturan tersebut. Langkah LaNyalla itu agar proses revisi dana […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua DPD Mahyudin, meminta revisi aturan Jaminan Hari Tua (JHT) benar-benar dapat menyederhanakan aturan, demi mempermudah masyarakat mengajukan klaim. Khususnya bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). “Revisi perlu dibuat lebih sederhana, agar dana JHT bisa ditarik para pekerja. Terutama bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, seperti menghadapi PHK,” […]Read More
JAKARTA – Ketua Komisi Pemuda dan Mahasiswa PB HMI MPO Kapitang El Munaseli mendesak Presiden Jokowi mencopot Menteri Ida Fauziah. Kapitang menilai Permenaker Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dari produk hukum Ida Fauziah tersebut bertentangan dengan PP Nomor 60 Tahun 2015 lalu. “Itu artinya, Ibu Menteri […]Read More
JAKARTA – Anggota Fraksi PKS DPR RI Sukamta sebelum menyentil pemerintahan memuji pidato Ketua DPR RI Puan Maharani. Sukamta diawal paparannya, ia berharap DPR sebagai lembaga penyambung lidah rakyat. “Terimakasih atas arahannya yang bagus untuk membuat DPR ini lebih berdaya di pemerintahan dan lebih bermanfaat bagi untuk rakyat. Dalam hal ini, saya teringat satu kisah […]Read More
