Jakarta – Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli sudah mengeluarkan 14 langkah strategis pada periode Agustus 2015 hingga Maret 2016. Sejak dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi), tanpa basa-basi langsung menggebrak kebijakan rencana pembelian 30 pesawat Airbus A 350 XWB untuk maskapai Garuda Indonesia. Pelopor Gerakan Anti Kebodohan (GAK) di era pemerintahan Suharto ini menilai pesawat A350 […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Sindiran Presiden RI Joko Widodo terhadap lembaga DPR khususnya Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bakal berbuntut panjang. Pasal, sejumlah anggota dewan mengecam pesan sang Presiden untuk tidak terlalu produktif memproduksi undang-undang. Jokowi mempertanyakan tujuan DPR menghasilkan UU terlalu banyak. Bagi Jokowi, yang terpenting bukanlah kuantitas undang-undang, melainkan kualitas undang-undang tersebut. Malah dengan […]Read More
Balikpapan, Lintasparlemen.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Proyek Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi V Km. 13 Balikpapan – Sepinggan, Balikpapan Utara, Kamis 24 Maret 2016. Proyek Jalan Tol ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2010, tapi terkendala pembebasan lahan. Dalam konferensi pers di lokasi proye, Presiden mengakui bahwa masalah pembebasan lahan tidak hanya terjadi […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Menteri Koordinatoor Kemaritiman, Rizal Ramli mengungkapkan ekspresi bersyukur atas keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menetapkan bahwa pembangunan kilang LNG Blok Masela di Darat (Onshore). Dalam akun twitternya, @Ramlirizal mencuit, “Alhamdulillah.. Presiden putuskan Masela di darat. Semoga rakyat Indonesia semakin mendapatkan manfaat dari sumberdaya alam yg melimpah..” (Baca: Jokowi Putuskan Masela Dibangun […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Persoalan pembangunan kilang terapung (Floating LNG/FLNG) atau offshore di lepas pantai terus menjadi perhatian publik. Relawan tergabung dalam Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, menghimbau agar Presiden tetap berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan untuk Blok Masela. “Seknas Jokowi mendukung keputusan yang terbaik yang akan diambil oleh presiden sepanjang keputusan itu memberi kesejahteraan bagi masyarakat,” […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com – Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus (MRD) angkat suara terkait kekisruhan yang kerap terjadi yang disebabkan oleh komentar sahut-sahutan saling menyindir para menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Melihat dinamika para elite bangsa Ini. Khususnya para Menteri pembantu Presiden Jokowi sangat disesalkan dan kami prihatin dengan kondisi […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pajaitan menegaskan, Pemerintah akan mengambil sikap terhadap revisi UU KPK setelah menerima hasil dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah itu pihaknya akan memberi jawaban. “Kita tunggu rapat paripurna revisi UU KPK. Intinya pemerintah tidak pernah menyatakan akan membatasi umur KPK hingga sampai 15 tahun […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Digugatnya presiden Jokowi oleh Forum Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu bersama sejumlah elemen buruh dengan mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah di Groundbreaking Presiden itu merupakan Hak masyarakat yang telah di atur dalam UU 28/1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih. Demikian disampaikan oleh […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Presiden Jokowi dan beberapa menterinya akan digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan polemik proyek Kereta Api Cepat (KAC). Gugatan ini berasal dari Tim Advokasi Tolak Kereta Cepat selaku kuasa hukum warga negara Indonesia. Juru Bicara Tim Advokasi Tolak Kereta Cepat, Habiburokhman mengungkapkan, selaku kuasa hukum perwakilan negara Indonesia yakni FX Arief […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Development Monitoring (IDM), mayoritas masyarakat menolak pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan survei dirilis IDM, dengan berbagai macam pertimbangan dan alasan, 90,3 persen menyatakan tidak setuju atas pembangunan proyek tersebut. “Tapi umumnya penolakan mereka karena tak rela lantaran pembangunan dilakukan dengan dana […]Read More
