JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo mengkritisi kebijakan pemerintah yang menyederhanakan sistem distribusi pupuk subsidi. Menurut Firman kebijakan tersebut bisa menimbulkan persoalan baru di lapangan. Firman menyoroti penghapusan distributor pupuk yang menyerahkan distribusi langsung ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Baginya, langkah tersebut tidak sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo […]Read More
JAKARTA – Komisi X DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen RI dan Kepala Badan Keahlian DPR RI membahas isu-isu terkait Pendidikan Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan Marginal pada hari Selasa di […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty, ST, menghadiri kegiatan Temu Lapang di Desa Waimital, Seram Bagian Barat, Senin (10/2/2025). Di mana kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Maluku, Perum Bulog Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Dandim […]Read More
JAKARTA– Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin menilai kebijakan industrial yang lebih komperhensif sangat dibutuhkan untuk memberi ruang bagi sektor industri dalam negeri terus bertumbuh dan berkemampuan menyerap angkatan kerja. Pasalnya, politisi Dapil Kalimantan Tengah ini mengaku kebijakan ekspor-impor dan kebijakan wajib standardisasi produksi manufaktur yang longgar sangat berlawanan dengan kehendak memperkuat kontribusi industri dalam […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pereira menilai Pemerintahan Jokowi beserta rakyat Indonesia telah menunjukan sikap yang tegas menolak rencana Presiden Amerika (AS) Donald Trump untuk memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem sekaligus sebagai pengakuan Jerusalem sebagai Ibu kota Israel. Menurut Andreas, sikap Indonesia merupakan langkah yang tepat karena mengingat […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Syaiful Bahri Anshori mengatakan keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel akan memicu meningkatnya eskalasi politik dan pergolakan politik negara-negara di dunia. Syaiful mengungkapkan, sikap Trump akan membuat dunia tidak yakin tentang keseriusan AS menyelesaikan konflik AS. Hal itu makin memperparah […]Read More
JAKARTA – Dosen Ekonomi Universitas Trisakti Chairul Hadi mengatakan, selama 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, langkah pemerintah dalam mengucurkan dana desa dinilai lumayan baik akan tetapi caranya dan orang yang melaksanakan kurang tepat. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK dalam langkah strategisnya tidak akan berarti apa-apa bila dalam pelaksanaannya kemungkinan terjadi salah urus oleh orang yang […]Read More
JAKARTA – Sekretaris Jenderal GANDI Ahmad Ari Masyhuri, MA menilai kebijakan Mendikbud terkait Full/Five Day(s) School (FDS) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah merupakan kebijakan yang mengada-ada dan bersifat diskriminatif. Menurut Ari kebijakan tersebut sangat nyata tidak bisa dilaksanakan oleh seluruh sekolah di Negara ini. Padahal ketika sebuah […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa’adi meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengkaji kembali kebijakan sekolah lima hari. Karena kebijakan tersebut dipastikan akan berpengaruh terhadap praktek penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang selama ini dikelola oleh swadaya masyarakat dan sudah berjalan cukup lama. “Bahkan sudah menjadi bagian dari bentuk kearifan lokal yang tumbuh […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com -Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana menertibkan Kampung Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Eksekusi penertiban kampung di bantaran Sungai Ciliwung itu akan tetap dilakukan sekalipun ada sekelompok warga yang menolak. Mendengarkan hal itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan menilai, Ahok tak etis memaksakan kehendak melakukan penertiban […]Read More
