Tags : Keputusan

Hukum Internasional

Pangeran Khairul Saleh, Ingatkan Pemerintah Berhati-hati Mengambil Keputusan soal Transfer

JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PAN Pangeran Khairul Saleh mengingatkan Pemerintah berhati-hati  mengambil keputusan soal transfer narapidana asing (transfer of prisoner). Komentar Pangeran itu usai keputusan Pemerintah memindahkan narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina. Kini sejumlah negara lain ikut mengajukan permintaan serupa. Salah satunya adalah Australia, yang meminta pemindahan […]Read More

Keuangan Makro

KADIN Apresiasi Keputusan Pemerintah Batasi Sasaran PPN 12% hanya Barang

JAKARTA  – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mengapresiasi kebijakan pemerintah dan DPR yang sepakat membatasi pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya terhadap barang mewah. Tidak menyasar ragam kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan dasar lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan. Rencana kebijakan ini diharapkan bisa mewujudkan kondisi perekonomian semakin […]Read More

Berita Pendapat

Ahok Divonis 2 Tahun, MUI: Kita Harus Hargai dan Hormati

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Keputusan majelis hakim memerintahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk ditahan. Di mana majelis hakim memerintahkan penahanan karena apabila tidak tercantumkan perintah penahanan maka putusan bisa batal demi hukum. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi meminta masyarakat menghargai keputusan majelis hakim tersebut. “Pertama MUI, mari kita menghargai […]Read More

Hukum

PKS: Mari Hormati Putusan Hakim Soal Ahok

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Hakim kasus penistaan agama memutuskan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok bersalah dengan hukuman 2 tahun penjara dan memerintahkan langsung di tahan. Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, meminta semua pihak menghormati putusan hakim. Hakim tentu memiliki pertimbangan hukum atas dasar keyakinan pada fakta-fakta hukum. “Kita hormati putusan 2 tahun penjara, mudah-mudahan ini keputusan […]Read More

Opini

Waspadalah, Keputusan KPU DKI Buka Celah Pemilih Siluman dan Kisruh

Oleh : Ubedilah Badrun, Analis Politik UNJ, Direktur Eksekutif Puspol Indonesia Tulisan saya sebelumnya mengkritik pernyataan Komisioner KPUD DKI yang mengabaikan Kartu Keluarga (KK) sebagai alat verifikasi pemilih dari DPTb ____________________________________________ Tulisan itu mengingatkan bahwa secara substansial berarti KPU mengabaikan dasar legal kependudukan seseorang tetapi lebih mempercayai surat dari Dinas Dukcapil yang secara hukum kependudukan tidak […]Read More