JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menilai perlu persiapan matang dan terukur jika pemerintah tetap ingin mengubah dokumen fisik e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) sebagai identitas digital. Tanggapan Saan itu untuk menjawab rencana Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengubah sistem pencatatan sipil lebih digital. […]Read More
Oleh: MUKHTAR TOMPO, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi HANURA (Nomor Anggota A-560) Dapil Sulawesi Selatan I Saya secara tegas menyatakan bahwa arogansi yang ditunjukkan PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam berbisnis di Indonesia, tak berbeda dengan gaya VOC, perusahaan asal Belanda di zaman penjajahan dahulu. Setelah mempelajari sejumlah dokumen, mulai dari Kontrak Karya 1991, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, […]Read More
