JAKARTA – Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 mengamanatkan Bawaslu sama kedudukanya dengan KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri. Namun, secara pelaksanaan sebagaimana pengaturan keanggotaan Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan pasal 92 ayat 2 huruf c dan penjelasan Lampiran Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 berjumlah 3-5 orang (diatur secara proposional berdasarkan jumlah penduduk dan geografis). “Tidaklah […]Read More
JAKARTA, Lintaspsrlemen.com – Tak bisa dipungkiri menjadi Komisioner KPU dan Bawaslu RI harus ahli di bidang kepemiluan. Selain itu punya kemampuan lainnya untuk menunjukkan tugasnya menegakkan proses demokratisasi di Indonesia. Komisioner KPU Bawaslu RI juga tak terlepas dari aktivis atau manusia akademik yang berkecimpung di dunianya masing-masing. Mereka tak hanya hebat teori tapi juga dalam […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.xom – Akhirnya Komisi II DPR telah menuntaskan tugasnya dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara untuk memilih calon anggota KPU-Bawaslu dalam bentuk pemungutan suara dengan memasukan ke kotak yang telah disediakan. Hasilnya diperoleh dan ditetapkan 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu yang terpilih selama periode pemilu 2017-2022 mendatang. Pemungutan suara digelar di ruang rapat Komisi […]Read More
Oleh: Masykurudin Hafidz, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Mayoritas calon anggota KPU adalah petahana di level nasional dan propinsi dengan pengalaman penyelenggaraan di bidangnya masing-masing __________________________________________ Penyelenggara Pemilu mendatang dihadapkan pada tantangan yang berat. Selain mekanisme penyelenggaraan Pemilu yang baru, KPU Bawaslu dituntut secara cepat dapat beradaptasi di waktu yang sempit. Meningkatkan partisipasi […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Analis Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun angkat suara terkati wacana unsur partai politik masuk menjadi komisioner KPU dalam dua pekan ini, ramai diperbincangkan. Ubedilah menanyakan alasan kuat partai politik terkesan memiliki hasrat tinggi masuk menjadi komisioner KPU? Apa motif partai politik? Dan bagaimana solusi terbaiknya? “Motif normatif yang sering dikemukakan […]Read More
Oleh: Ubedilah Badrun, Analis politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Motif normatif yang sering dikemukakan partai politik dalam soal keinginannya masuk dalam komisioner KPU adalah ingin menghadirkan KPU yang tidak mudah diintervensi oleh kekuatan politik yang sedang berkuasa _______________________________________________ Wacana unsur partai politik masuk menjadi komisioner KPU dalam dua pekan ini, ramai diperbincangkan. Namun, sampai tulisan ini […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi angkat suara terkait wacana komisioner KPU dan Bawaslu RI yang berasal dari partai politik. Untuk diketahui sebelumnya, isu berkembangnya kader partai politik sebagai komisioner KPU dan Bawaslu di DPR usai Pansus RUU Pemilu dari luar negeri; Jerman dan Meksiko. Menurut Viva, pihaknya […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi III DPR RI yang juga anggota Pansus Pemilu Teuku Taufiqulhadi menyampaikan, pelaksanaan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan bagi 14 nama kandidat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 10 calon Komisioner Bawaslu RI dipastikan segera dilaksanakan sesuai jadwal. Jika benar apa yang disampaikan Taufiqulhadi dari Fraksi Nasdem […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Pansus Revisi Undang-undang Pemilu DPR RI dari Fraksi PKS Sutriyono mengatakan perlu waktu penundaan fit and proper test atau uji kelayakan kepada calon komisoner KPU dan Bawaslu RI yang telah diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR. Hal itu sejurus dengan dibahasnya revisi UU Pemilu belum rampung yang memuat aturan mekanisme Pemilu 2019 […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Panitia Seleksi atau Pansel telah merilis hasil dari 36 calon KPU RI dan 22 calon Bawaslu RI dari tahap II. Namun, bagi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengungkapkan bahwa hasil pansel itu berpotensi ditolak oleh Komisi II DPR RI. Menurut Lukman, dari hasil seleksi tahap II itu terdapat persoalan […]Read More
