JAKARTA – SEBAGAI negara hukum kita tetap mengedepankan praduga tak bersalah setelah terkait kasus keterlibatan Ketua Umum DPP Partai Golkar pada kasus e-KTP. Kita boleh menghakim sesuatu sebelum ada ketetapan hukum tetap. Meski demikian, lintasparlemen.com mencoba menghimpun harga kekayaan politisi sekaligus pengasaha itu seperti yang di dari berbagai sumber, seperti hasil Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara […]Read More
JAKARTA – DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, Partai Golkar terancam kalah pada Pilkada 2018 dan Pileg/Pilpres 2019 pasca penetapan Ketua Umumnya Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP oleh KPK. Untuk itu, menurut Ujang, Golkar harus segera mengambil langkah politik untuk menyelamatkan masa depannnya, yaitu dengan menggelar Musyawarah luar biasa. […]Read More
JAKARTA – PANSUS Hak Angket KPK kembali memperlihatkan hasil kinerjanya. Dari hasil pemuaan itu, Pansus Angket kali ini menemukan data baru bahwa ada 17 penyidik KPK dari institusi Polri yang diangkat dengan proses yang sangat menyimpang. Pengangkatan itu menyalahi aturan yang ada. Hal itu disampaikan oleh Anggota Pansus Hak Angket KPK DPR RI dari Fraksi […]Read More
Oleh: Prof Yusril Izha Mahendra, Ahli Hukum Tata Negara dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Saya pernah mengalamai kontroversi sangat hebat tahun 1998 ketika Pak Harto panggil saya bersama Saadillah Mursyid alm. untuk tangani pengunduran diri beliau. Maka saya tangani proses pengunduran diri itu dalam waktu 10 jam dan selanjutnya BJ Habibie mengucapkan sumpah sebagai […]Read More
JAKARTA – DALAM 15 tahun terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan segudang kewenangan dimiliki anti rasuah itu. Siapa yang bisa menjamin kewenangan penyadapan KPK tidak eksploitatif? Siapa yang bisa tahu KPK tidak menyadap semua pihak tanpa ada dasar dugaan awal? Siapa yang bisa memastikan kalau KPK tidak menyadap semua pihak, karena KPK ingin melihat yang […]Read More
JAKARTA – KETUA Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa angkat suara terkait suasana politik nasional saat ini khususnya soal budaya masyarakat dalam menyikapi perbedaan. Terutama perbedaan sikap soal proses politik di DPR melalui Pansus Hak Angket KPK. Agun menyampaikan, perlu disadari bahwa Indonesia dibangun dari rasa senasib sepenanggungan dan persatuan dari Sabang sampai Merauke. Namun, […]Read More
JAKARTA – SEPERTI yang telah disampaikan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK DPR RI akan menghadirkan sejumlah tokoh dan ahli hukum tata negara. Besok Senin (10/7/2017) Ahli Tata Negara Yusril Ihza Mahendra telah menyatakan bersedia hadir memenuhi undangan itu. “Saya telah menerima surat resmi dari DPR RI yang mengundang saya untuk hadir dalam Rapat […]Read More
BANDUNG – AWALNYA banyak yang mencibur langkah komitmen Pansus Hak Angket KPK DPR RI. Namun, seiring waktu berjalan, hasil kinerja Pansus sudah mulai terlihat. Hal itu usai mengunjungi Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/7/2017) kemarin. Sejumlah temuan ketidak-adilan penegak hukum itu mulai tersingkap yang perlu ditegakan. KPK sebagai lembaga memberantas korupsi bukan seperti malaikan […]Read More
JAKARTA – MANTAN anggota Tim Perumus Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Prof Romli Atmasasmita sangat mendukung Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK menuntaskan kerjanya dengan baik hingga tuntas. Seperti diwartakan, usai libur lebaran Idul Fitri 1438 H Pansus Hak […]Read More
JAKARTA – SEJUMLAH Netizen dikagetkan dengan posting di akun resmi Twitter Arsitek UU KPK Prof Romli Atmasasmita @rajasundawiwaha terkait penerimaan hibah Indonesia Corruption Watch (ICW) 2005-2014 sangat yang besar jumlahnya. Jumlah itu mengagetkan publik dengan nominal sangat bombastis. Seperti yang diposting Prof Romli yang dikutip dalam buku ‘Akuntabilitas KPK dan Pegiat Anti Korupsi/ICW’. Dari mayoritas netizen […]Read More
