Tags : KPK

Hukum Komunitas

PB HMI: Ayo Bongkar Kasus Korupsi e-KTP hingga ke Akar-akarnya!

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 28 Februari 2017 lalu telah menyelesaikan dakwaan terhadap dua orang pelaku korupsi proyek e-KTP yang sebelumnya pejabat di lingkungan Kemendagri yakni Saudara Irman dan Sugiarto. Kemudian kedua terdakwah itu menyebut sejumlah nama Anggota DPR dan beberapa pejabat eksekutif yang seharusnya bersih dari tindak kejahatan korupsi. Seperti diwartakan, sesuai […]Read More

Opini

Kasus e-KTP, Sebuah Dakwaan yang Melukai Banyak Orang

Oleh: Bambang Soesatyo, Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar SIDANG perdana kasus dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3), ibarat senapan mesin yang memuntahkan peluru ke berbagai arah dan sudah menciderai banyak orang. Kini, menjadi tugas para jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuktikan apakah semua nama yang disebut itu […]Read More

Editorial Hukum

Gawat, Ketua KPK Disebut Terlibat Korupsi e-KTP

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Apa jadinya jika sapu yang digunakan untuk membersihkan lantai itu adalah sapu kotor? Tentu jawabannya lantai itu tetap saja kotor. Bahkan lantai tersebut makin kotor dengan adanya sapu kotor tadi. Hal itu bisa saja terjadi bagi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) jika pengakuan Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi benar bahwa Ketua KPK […]Read More

Ibukota Pilkada

Anies Dilaporkan ke KPK, GM Membela

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dilaporkan ke KPK atas dugaan penyimpangan penggunaan dana di pameran Frankfurt Book Fair 2015 lalu. Namun Goenawan Muhammad membela. Goenawan memberi keterangan lewat akun Facebook dan twitternya pribadinya @gm_gm, Sabtu (11/3/2017). Ia tak ingin Anies yang diunggulkan sebagai Gubernur DKI didzalimi. Sebagai informasi, Goenawan saat […]Read More

Opini

Dagelan Anyar Antasari

Oleh: Djoko Edhi S. Abdurrahman* Hari Tanoe jadi aktor baru kriminal. Biasanya TW yang populer di situ. Hari Tanoe jadi markus agar Aulia Pohan tak ditahan KPK. Kata Antasari, Ketua KPK, atas suruhan SBY. Upaya yang sangat wajar dari hubungan Hari Tanoe dengan SBY yang juga amat dekat. Saking dekatnya, sampai-sampai Eggi Sudjana menuding istana […]Read More

Opini

Mau Tahu Siapa Antasari Sebenarnya? Ayo Baca Ini!

Catatan Abdullah Hehamahua tentang Antasari dan KPK… Pertama, secara formal, Antasari alumni HMI, tapi bukan kader. Kedua, terpilihnya beliau menjadi komisioner KPK, dipermasalahkan internal KPK. Untuk meyakinkan internal KPK, saya minta pegawai memberi waktu 6 bulan ke Antasari untuk beliau buktikan bahwa dirinya pantas menjadi ketua KPK. Bahkan, saya beritahu pegawai, kalau Antasari tidak taat […]Read More

Parlementaria

87 Aduan akan Ditindaklanjuti KPK, Komisi V Desak Penggunaan Dana

JAKARTA, Lintasparlemen.com –  Anggota Komisi V DPR RI Moh Nizar Zahro mendesak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT-T) serta Kementerian keuangan (kemenkeu) untuk lebih transparan dalam panyaluran dan penggunaan dana desa di tahun 2017. Desakan Komisi V itu terkait adanya 87 laporan yang akan ditindaklanjuti oleh KPK dari 362 laporan, mengindikasikan penyaluran dan […]Read More

Pendapat Politik

KB KOSAPMAJA Janji Pasang Badan Bela Patrialis Akbar Demi Keadilan

TANGERAN SELATAN, Lintasparlemen.com – Keluarga Besar Komunitas Santri Pelajar dan Mahasiswa Muslim Jayawijaya (KOSAPMAJA) Papua se-Jawa Bali sesalkan atas pemberitaan media yang berbeda-beda tentang kasus penangkapan hakim kontitusi Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. “Kami sesalkan atas pemberitaan yang dipublikasikan oleh seluruh media besar baik televisi, elektronik, online maupun cetak yang cendrung berbeda-beda. Ini membuat publik […]Read More

Opini

Re-OTT Patrialis Akbar (2)

Oleh: Arteria Dahlan* (Bagian II dari dua tulisan, habis) Berikutnya, saya menarik pernyataan saya 2 tahun lalu yang menolak untuk dilakukan pengawasan eksternal terhadap MK. Saat ini saya berpendapat wajib hukumnya, sebagai affirmative action bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial dan badan ad hoc yang berada diluar MK. Langkah ini harus diambil sebagai upaya darurat untuk memulihkan […]Read More