Tags : KPK

Opini

Pasca Putusan MK, KPK-Polri Patut Perkuat Kerjasama dengan BPK-Inspektorat Jenderal

Oleh: Bambang Soesatyo* Semangat KPK dan Polri tidak boleh mengendur dalam memburu koruptor, kendati Mahkamah Konstitusi (MK) telah mewajibkan para penyidik kasus Tipikor menyajikan data tentang kerugian negara yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi, KPK dan Polri layak menjalin koordinasi dan kerja sama yang solid dengan BPK dan inspektorat jenderal pada […]Read More

Opini

Re-OTT Patrialis Akbar (1)

Oleh: Arteria Dahlan* (Bagian I dari dua tulisan) Sejujurnya saya menahan untuk berkomentar terkait operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Awalnya saya lebih memilih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan saja. Ibarat petir yang hadir di siang bolong, rasanya tidak mungkin, tidak percaya kejadian ini terulang kembali […]Read More

Hukum

Hakim MK Dicokok KPK, Jimly: Kalau Orang Partai harus Berhenti

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Setelah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar kini Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi yang kedua yang ditangkap KPK. Akil Mochtar sebelumnya aktif di Golkar dan Patrialis Akbar pernah jadi kader PAN. Kedua politisi yang berpindah jalur itu sebelum pernah menjadi anggota DPR RI dari masing-masing Fraksi Golkar dan PAN. Itu artinya sudah ada […]Read More

Opini

Penyuapan: Antara Bukti dan Dugaan

=================== Oleh: Andi W. Syaputra* Dalam kasus OTT Patrialis Akbar saya bersikap hati2 dalam menyebar postingan yang bersifat membela atau sebaliknya membenarkan. Kasus OTT Patrialis serupa dengan perkara OTT KPK yang pernah saya tangani yakni perkara SKK Migas dengan terdakwa Ketua SKK Migas, Rudi Rubiandini. Dalam perkara itu, tak ditemukan siapa orang yang menyuruh mengantarkan […]Read More

Opini

Sudah Tepat Presiden Merepons Perjuangan Mantan Ketua KPK Pulihkan Martabatnya

Oleh: Bambang Soesatyo* Kebijakan hukum Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan grasi Antasari Azhar sangat wajar dan tepat. Makna dari kebijakan hukum itu adalah Presiden telah menggunakan hak konstitusionalnya untuk merespons kegigihan dan konsistensi seorang mantan pejabat tinggi negara yang secara ksatria menyatakan dirinya tidak berrsalah dalam sebuah kasus pembunuhan. Untuk memahami secara utuh kebijakan hukum […]Read More

Hukum Ragam

Jadi Viral di Medsos, Benarkah OTT Patrialis Akbar karena Ini?

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Usai Pemberantasan Korupasi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Di media sosial (medsos) ada yang menyebutkan bahwa penangkapan itu sudah ditargetkan jauh sebelumnya. Sebagian netizen menyebutkan bahwa penangkapan itu karena Patrialis Akbar pro terhadap aksi 212. Artinya, Patrialis sedang melawan ‘kekuatan besar di belakang’ […]Read More

Parlementaria Pendidikan

Hakim MK OTT, Adies Kadir: Baru Saja Ditata dari Kehancuran,

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir menyampaikan rasa keprihatinannya terkait operasi tangkap tangan (OTT) hakim Mahkamah konstitusi (MK) Patrialis Akbar yang ditangkap KPK karena diduga menerima suap terkait dengan uji materi UU. Adies menyayangkan hal itu terjadi karena MK selama ini sedang menata institusi hukum itu dari kehancuran. Di mana sebelum Patrialis, […]Read More

Hukum Parlemen Jalanan

Bambang Soesatyo: Kami Apresiasi Kinerja KPK, tapi Hutang Kasus Korupsi

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahu 2016. Alasan Komisi III DPR karena selamaa ini KPK dinilai telah memecahkan rekor dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 17 kasus sejak KPK berdiri tahun 2002 lalu. Bamsoet, begitu Bambang Soesatyo disapa berharap, di tahun-tahun berikutnya penanganan […]Read More

Hukum Parlementaria

Benny K Harman: Saya Sepakat hanya KPK Memiliki Kewenangan Tunggal

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman mendukung KPK menjadi lembaga tunggal yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Apalagi keberhasilan KPK di tahun 2016 lalu cukup bisa diacungi jempol. Menurut Benny, dalam menangani kasus korupsi di sejumlah daerah di tanah air, cara penanganan KPK jauh lebih profesional jika dibandingkan oleh […]Read More

Hukum

Anggota Komisi III DPR Ini Apresiasi OTT Pejabat Ditjen Pajak

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi III DPR RI Drs Eddy Kusuma Wijaya mengapresiasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (21/11/2016) malam. Selain itu, Eddy juga merasa banggsa atas aksi penangkapan AKBP Brotoseno dan perwira menengah berinisial D oleh Tim Saber Mabes Polri pada Jumat 11 […]Read More