JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi IV sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus korupsi yang disinyalir melibatkan Ahok. Termasuk juga mengusut sejumlah kasus korupsi terkait pembangunan reklamasi di seluruh Indonesia. “Justru (aparat, red) mencari jalan pintas untuk menghalalkan segala cara memenuhi syahwat kepentinganya. Untuk itu KPK […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menghormati proses praperadilan yang diajukan tiga orang tersangka kasus pemerasan berkaitan dengan restitusi lebih bayar pajak dari PT EDMI. Mereka diduga melakukan pemerasan senilai Rp 75 juta. “Kami minta KPK menghormati proses hukum praperadilan yang sedang kami ajukan di pengadilan Jakarta Selatan dengan nomor regestrasi 037/SH/SP/III/2016, KPK […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Setelah sempat menimbulkan polemik dan penolakan dari berbagai pihak. Akhirnya Presiden Joko Widodo menunda rencana pemerintah membahas Revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK) dalam Program Legislasi Nasional 2016. Langkah Jokowi ini dinilai oleh berbagai kalangan sebagai keputusan tepat dan patut diberikan apresiasi. Karena Jokowi mendengar aspirasi publik dan secara subtansi Revisi […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Pemerintah dan DPR diminta untuk mencabut revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari program legislasi nasional (Prolegnas). Demikian dikatakan Presiden PKS Sohibul Iman, Selasa (23/2). Menurutnya, pemerintah dan DPR tak cukup hanya menunda revisi. “Kami meminta revisi UU KPK dicabut dalam Prolegnas,” ujar Sohibul. KPK saat ini, sambungnya, butuh dorongan agar lebih […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Kontroversi revisi UU KPK memasuki babak baru. setalah memancing reaksi publik terhadap dugaan pelemahan secara sistematis, kini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo berniat akan mengundurkan diri sebagai pimpinan jika revisi tersebut tetap dilakukan. Hal ini pun memancing komentar para dewan di legislatif. Ruhut Sitompul, anggota komisi III DPR RI mengatakan, […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Nasib Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menunggu waktu. Menko Polhukam Luhut Panjaitan memastikan bahwa pemerintah akan setuju dengan revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang ditujukan untuk memperkuat lembaga antirasuah itu. Mantan Dubes Singapura ini menyatakan, revisi UU ini pernah diinisiasi oleh pemerintahan sebelumnya, tetapi entah mengapa tidak berlanjut. […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Presiden RI, Joko Widodo dikabarkan telah menyetujui Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dilansiir dari Aktual.com, Jumat (19/2/2016), Pimpinan KPK tidak bisa menolak revisi UU KPK bila nantinya disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR. “Kalau pimpinan KPK kan tidak bisa menolak, dia melaksanakan,” kata Luhut. Luhut menjelaskan bahwa Presiden Jokowi menyetujui revisi […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Damayanti Wisnu Putranti (DWP), yang merupakan anggota Komisi V DPR-RI dari fraksi PDI Perjuangan merupakan pukulan telak terhadap kewibawaan lembaga wakil rakyat. Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Maluku Anti Korupsi (KRAMAT), Fahris Bada mengungkapkan, kasus tersebut bukan saja menampar wajah wakil rakyat, […]Read More