JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai sebagai saksi kunci sebuah mega kasus akan menghadapi ancaman sangat serius. Untuk menangkal ancaman itu, saksi kunci dan keluarganya patut mendapatkan perlindungan maksimal. “Karena itu, institusi yang memosisikan almarhum Johannes Marliem sebagai saksi kunci mega kasus korupsi proyek e-KTP layak bertanggungjawab atas kematiannya,” kata Bamsoet […]Read More
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek E-KTP. Penetapan ini tentu mengejutkan banyak pihak. Bahkan banyak kelompok yangg “memanfaatkan” kasus ini untuk mendorog adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) maupun mendesak agar Bapak Setya novanto mengundurkan diri, baik dari posisinya sebagai […]Read More
JAKARTA – SEBAGAI negara hukum kita tetap mengedepankan praduga tak bersalah setelah terkait kasus keterlibatan Ketua Umum DPP Partai Golkar pada kasus e-KTP. Kita boleh menghakim sesuatu sebelum ada ketetapan hukum tetap. Meski demikian, lintasparlemen.com mencoba menghimpun harga kekayaan politisi sekaligus pengasaha itu seperti yang di dari berbagai sumber, seperti hasil Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara […]Read More
MARI BICARA (2) Sebenarnya bukan lagi masanya saya, membuat opini ke publik seolah sedang cari perhatian. Buat saya masa-masa itu sudah lewat. Sekarang saatnya yang muda yang tampil, membawa ide dan gagasan baru bagi kehidupan demokrasi kita tanpa kehilangan jati diri kebangsaan. Mengapa saya ungkap opini ini? Hal itu karena rasa tanggung jawab saya sebagai […]Read More
JAKARTA – YUSRIL Ihza Mahendra membantah balik apa yang dikatakan Todung Mulya Lubis bahwa dirinya hanya mengerti hukum tata negara tradisional dan tidak paham hukum tatanegara modern terkait kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Todung, karena pemahamannya tradisional, Yusril hanya memahami pembagian kekuasaan ke dalam eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga dia menyebutkan bahwa KPK […]Read More
JAKARTA – PANSUS Hak Angket KPK kembali memperlihatkan hasil kinerjanya. Dari hasil pemuaan itu, Pansus Angket kali ini menemukan data baru bahwa ada 17 penyidik KPK dari institusi Polri yang diangkat dengan proses yang sangat menyimpang. Pengangkatan itu menyalahi aturan yang ada. Hal itu disampaikan oleh Anggota Pansus Hak Angket KPK DPR RI dari Fraksi […]Read More
Oleh: Prof Yusril Izha Mahendra, Ahli Hukum Tata Negara dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Saya pernah mengalamai kontroversi sangat hebat tahun 1998 ketika Pak Harto panggil saya bersama Saadillah Mursyid alm. untuk tangani pengunduran diri beliau. Maka saya tangani proses pengunduran diri itu dalam waktu 10 jam dan selanjutnya BJ Habibie mengucapkan sumpah sebagai […]Read More
JAKARTA – DALAM 15 tahun terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan segudang kewenangan dimiliki anti rasuah itu. Siapa yang bisa menjamin kewenangan penyadapan KPK tidak eksploitatif? Siapa yang bisa tahu KPK tidak menyadap semua pihak tanpa ada dasar dugaan awal? Siapa yang bisa memastikan kalau KPK tidak menyadap semua pihak, karena KPK ingin melihat yang […]Read More
JAKARTA – KETUA Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa angkat suara terkait suasana politik nasional saat ini khususnya soal budaya masyarakat dalam menyikapi perbedaan. Terutama perbedaan sikap soal proses politik di DPR melalui Pansus Hak Angket KPK. Agun menyampaikan, perlu disadari bahwa Indonesia dibangun dari rasa senasib sepenanggungan dan persatuan dari Sabang sampai Merauke. Namun, […]Read More
JAKARTA – SEPERTI yang telah disampaikan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK DPR RI akan menghadirkan sejumlah tokoh dan ahli hukum tata negara. Besok Senin (10/7/2017) Ahli Tata Negara Yusril Ihza Mahendra telah menyatakan bersedia hadir memenuhi undangan itu. “Saya telah menerima surat resmi dari DPR RI yang mengundang saya untuk hadir dalam Rapat […]Read More
