Tags : KPU

Berita

Penambahan Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota Mampu Selesaikan Perkara Pelanggaran Pemilu

JAKARTA – Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 mengamanatkan Bawaslu sama kedudukanya dengan KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri. Namun, secara pelaksanaan sebagaimana pengaturan keanggotaan Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan pasal 92 ayat 2 huruf c dan penjelasan Lampiran Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 berjumlah 3-5 orang (diatur secara proposional berdasarkan jumlah penduduk dan geografis). “Tidaklah […]Read More

Berita

Ketua DPR: Ada Upaya Merusak Proses Persiapan Pilpres dan Pileg

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai saat ini ada upaya untuk merusak proses persiapan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2019 ini. Menurut Bamseot, upaya merusak stabilitas pertahanan dan keamanan nasional (Hankamnas) dan ketertiban umum masih berlanjut. Di awal tahun 2019 ini, upaya merusak stabilitas Hankammas itu […]Read More

Regulasi

Fahri Hamzah: KPU Bukan Lembaga Politik, Tak Bisa Buat Aturan

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan lembaga politik sehingga tidak bisa membuat undang-undang. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU keliru menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang eks narapidana/napi korupsi menjadi calon legislatif (Caleg). “Saya dari awal bilang ini KPU keliru gitu. Saya kira besok itu […]Read More

Pemilu

Pro Kontra Koruptor Nyaleg, Ketua DPR: Aturan Tidak Boleh Tabrak

JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta KPU tidak memaksakan kehendak dalam mengatur mantan terpidana kasus korupsi atau koruptor dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif di Peraturan KPU (PKPU). Menurut Bamsoet, PKPU yang dirumuskan KPU sejatinya bersandar pada undang-undang di atasnya. “Membuat peraturan boleh-boleh saja dan sah. Namun aturan tsb tidak boleh menabrak UU di […]Read More

Pemilu

Bamsoet Kembali Ingatkan KPU Soal Daftar Pemilih Bermasalah

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meningatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menyelesaikan permasalahan dengan data pemilih untuk Pilkada Serentak 2018 yang belum sepenuhnya tuntas. Menurut Bamseot, persoalan data pemilih adalah hal serius yang harus diselesaikan. Setidaknya ada tiga daerah yang masih bermasalah dengan data pemilih. Ketiganya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), […]Read More

Pemilu

Bawaslu Awasi Coklit Data Pemilih Tahun 2019

JAKARTA – Proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2019 secara serentak sedang berlangusng sejak tanggal 17 April hingga 17 Mei 2018. Coklit data pemilih itu berlangsung untuk pemilih di dalam negeri maupun di luar negeri. “Hari ini tanggal 17 April-17 Mei 2018 secara serentak seluruh Indonesia, Pantarlih (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih) melakukan Penelitian […]Read More

Pilkada

KPU Sulsel Pakai Istilah Disabilitas Medic, Komunitas Difabel Protes

MAKASSAR – Sejumlah organisasi penyandang disabilitas atau difabel di Sulawesi Selatan protes atas pernyataan anggota Komisioner KPU Sulsel Misna Attas yang menyebut istilah ‘disabilitas medic’. Misna mengeluarkan istilah itu saat diwawancarai oleh sejumlah jurnalis di Private Care Centre (PCC) RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar, Sabtu, (13/1/2018) kemarin. Wawancara itu mengenai tanggapan KPU terhadap hasil pemeriksaan kesehatan […]Read More

Pilkada

Pilkada Kota Makassar, Maranca Community Solid Dukung DIAmi

MAKASSAR – Pasangan bakal calon Danny Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) kian mantap melenggang menuju Pilwali Makassar 2018. Pasalnya, usai melalui beberapa tahapan yang disyaratkan hingga mendaftar secara resmi di KPU Makassar, (8/1/2018) kemarin, semakin bertambah banyak komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat yang lantang menyatakan dukungan. Salah satunya datang dari Maranca Community yang dinahkodai langsung H. Arman. Danny […]Read More

Pemilu

JPPR: KPU dan Bawaslu Harus Tindak Tegas Parpol yang Manipulasi

JAKARTA – KPU melakukan penelitian administrasi terhadap partai politik calon peserta Pemilu 2019 yang telah melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran. Penelitan administrasi ini dilakukan untuk mengetahui dugaan keanggotaan ganda partai politik dan keanggotan partai politik yang tidak memenuhi syarat. Jumlah partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan penelitian administrasi ialah 14 partai politik (PSI, PDIP, PAN, […]Read More