Tags : KPU

Opini

Memilih Penyelenggara Pemilu yang Meng-Indonesia

Oleh: Masykurudin Hafidz, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Mayoritas calon anggota KPU adalah petahana di level nasional dan propinsi dengan pengalaman penyelenggaraan di bidangnya masing-masing __________________________________________ Penyelenggara Pemilu mendatang dihadapkan pada tantangan yang berat. Selain mekanisme penyelenggaraan Pemilu yang baru, KPU Bawaslu dituntut secara cepat dapat beradaptasi di waktu yang sempit. Meningkatkan partisipasi […]Read More

Editorial

Ketika Komisi II Kompak Pertanyakan Alasan Ketua Bawaslu Prof Muhammad

JAKARTA, Lintasparlemen – Sangat wajar jika topik rapat Komisi II DPR dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Komisioner KPU-Bawaslu saat RDPU di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3/2017) lalu banyak membahas ketidaklolosannya Ketua Bawaslu DR Prof Muhammad. Karena banyak pertanyaan menyelimuti. Pansel dicacar pertanyaan besar, bahkan perdebatan tensinya makin tinggi khususnya alasan ketidaklolosnya Muhammad antara […]Read More

Opini

Wajib Baca, Jika Ingin Tahu Kenapa Kinerja Pansel KPU-Bawaslu RI

Oleh: Arteria Dahlan, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Saya prihatin dan sangat kecewa setelah mendengar dan melihat langsung klarifikasi Panitia Seleksi (Pansel) KPU dan Bawaslu RI hari ini (30/3/2017) ______________________________________________ Mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan saya seadanya, tidak detail dan cenderung lari dari masalah dan 95% pertanyaan saya tidak mau atau tidak bisa […]Read More

Politik

Apa Motif Partai Politik Berhasrat Tinggi Masuk KPU?

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Analis Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun angkat suara terkati wacana unsur partai politik masuk menjadi komisioner KPU dalam dua pekan ini, ramai diperbincangkan. Ubedilah menanyakan alasan kuat partai politik terkesan memiliki hasrat tinggi masuk menjadi komisioner KPU?  Apa motif partai politik? Dan bagaimana solusi terbaiknya? “Motif normatif yang sering dikemukakan […]Read More

Opini

Polemik Parpol Masuk KPU, Benarkah untuk Check and Balances?

Oleh: Ubedilah Badrun, Analis politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Motif normatif yang sering dikemukakan partai politik dalam soal keinginannya masuk dalam komisioner KPU adalah ingin menghadirkan KPU yang tidak mudah diintervensi oleh kekuatan politik yang sedang berkuasa _______________________________________________ Wacana unsur partai politik masuk menjadi komisioner KPU dalam dua pekan ini, ramai diperbincangkan. Namun, sampai tulisan ini […]Read More

Politik

Ini Alasan PAN Tolak Komisioner KPU-Bawaslu dari Parpol

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi angkat suara terkait wacana komisioner KPU dan Bawaslu RI yang berasal dari partai politik. Untuk diketahui sebelumnya, isu berkembangnya kader partai politik sebagai komisioner KPU dan Bawaslu di DPR usai Pansus RUU Pemilu dari luar negeri; Jerman dan Meksiko. Menurut Viva, pihaknya […]Read More

Opini

Tak Ada Alasan Menunda Fit and Proper Test Anggota KPU

Oleh: Hetifah Sjaifudian, Anggota Komisi II DPR RI & Anggota Pansus RUU Pemilu Fraksi Partai Golkar Sehubungan dengan tertundanya proses Fit and Proper Test Anggota KPU dan Bawaslu RI, saya menyampaikan beberapa pendapat dan sikap sbb: _____________________________________________ Bahwa alasan utama penundaan Fit and Proper Test anggota KPU dan Bawaslu beberapa waktu ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan muatan […]Read More

Parlementaria

Nasdem Sepakat Segera Gelar Fit and Proper Test Calon Komisioner

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi III DPR RI yang juga anggota Pansus Pemilu Teuku Taufiqulhadi menyampaikan, pelaksanaan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan bagi 14 nama kandidat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 10 calon Komisioner Bawaslu RI dipastikan segera dilaksanakan sesuai jadwal. Jika benar apa yang disampaikan Taufiqulhadi dari Fraksi Nasdem […]Read More

Ibukota Pilkada

Terkait Motif ‘Kecurangan’ Jelang Putaran II, Dukcapil DKI: Database Nik

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Kepala UPT Teknologi Informasi Dukcapil DKI Jakarta Muhammad Nurrahman mengatakan, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2006 bahwa NIK itu khusus, khas, tunggal, melekat seumur hidup dan tidak berubah, serta formatnya 16 digit. “Begitu juga dengan kartu keluarga (KK) ada di sistemnya,  tak ada Nik ataupun KK kurang dari 16 digit ataupun lebih […]Read More