JAKARTA, Lintasparlemen.com – Meski belum ditetapkan sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta. Namun ketiga Bakal cagub dan cawagub DKI Jakarta itu sudah terlihat mulai sibuk dengan seabrek agenda bertemu masyarakat, calon pemilih mereka. Bagi masyarakat, mereka sudah melakukan kampanye. Itu arti melakukan start kampanye. Apa itu bertentangan dengan UU Pilkada? Kenapa […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketiga pasangan bakal calon gubernur DKI Jakarta usai menjalani tes psikologi. Dan selanjutnya para pasangan calon gubernur DKI menjalani tes bebas narkoba. Menanggapi hal itu, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menyampaikan bahwa bagi calon yang positif menggunakan narkoba akan didiskualifikasi dan dinyatakan tidak lolos menjadi calon di Pilgub DKI dan digantikan dengan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan mengapresiasi keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 yang telah menetapkan 11 Tim Seleksi Komisioner KPU dan Bawaslu RI. “Saya menghormati sekaligus mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang telah menetapkan 11 nama anggota Tim Seleksi KPU dan Bawaslu RI. Formasi ini memperlihatkan bahwa Pak Jokowi dan Mendagri serius […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Terkait rencana akan digelar pemilihan tim seleksi komisioner KPU dan Bawaslu Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengungkapkan sebaik pemerintah memberi jaminan kepada rakyat bahwa pemilihan komisioner KPU dan Bawaslu bebas dari kepentingan atau intervensi politik. Seperti diberitakan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) akan […]Read More
Oleh: Ujang Komarudin* Pada 2 Juni 2016 lalu, rapat paripurna DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau lebih dikenal dengan UU Pilkada. Cukup banyak pasal yang mengalami perubahan, mulai dari jadwal pelaksanaan hingga ke aspek teknis lain, seperti mekanisme kampanye, sanksi politik uang, larangan penggantian pejabat, pembatalan pencalonan, pelantikan […]Read More
