JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mendesak Pemerintah untuk mengklarifikasi kawasan hutan di lokasi Pembangunan Ibukota Negara (IKN) di Kabupaten Paser Penajam Utara, Kalimantan Timur agar tidak terjadi simpang siur dan tidak terjadi keraguan di tengah masyarakat. Klarifikasi tersebut terutama untuk menjelaskan simpang siur informasi terkait adanya pengusaha yang memiliki lahan di kawasan […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Hermanto menyebutkan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maka Proyek Food Estate di lahan hutan mestinya dihentikan. Hal ini karena Food Estate merupakan proyek strategis nasional yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan oleh MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. “Food Estate […]Read More
