JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan keluarnya surat pernyataan Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ). Karena delapan poin yang isinya jauh dari semangat persaudaraan, toleransi, kebersamaan, dan kekeluargaan. “Pernyataan tersebut dapat mengancam persatuan dan kesatuan warga bangsa yang hidup bersama di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945,” kata Wakil […]Read More
JAKARTA – Tak hanya larangan suara azan, Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura atau PGGKJ juga membenarkan telah mengeluarkan surat keberatan mengenai tinggi bangunan menara Masjid Al-Aqsha di Distrik Sentani. Bagi PGGKJ, menara masjid itu terlalu tinggi dari gereja dan sangat mengganggu mereka. Untuk itu, PGGKJ berharap agar suara adzan dengan pengeras suara diminta untuk diarahkan […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi mendukung larangan selfie di masjidil Haram dan Nabawi. Hal itu menurut Zainut, bisa dipahami karena beberapa alasan. “Pertama untuk menghindarkan diri dari sifat riya’ atau pamer dalam beribadah. Hal ini sangat penting mengingat tujuan utama kita menunaikan ibadah haji atau umrah itu karena Allah semata bukan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Dalam aturan demokrasi memang tak ada larangan memilih pemimpin beda aqidah atau pemahaman agama. Namun, dalam agama masing-masing pemeluk kepercayaan diarahkan memilih sesuai arahan alim ulama. Di antaranya dalam ajaran Islam. Seperti kasus di DKI Jakarta, sangat santer membahas soal beda agama dan kepercayaan dalam memilih calon pemimpin. Bahkan masing-masing tim calon, […]Read More
