Tags : Madura

Regulasi

Pesantren Diberikan Anggaran APBN, Syaifiuddin: Pemerintah Jangan PHP dengan UU

JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI H. Syafiuddin, S.Sos meminta Pondok Pesantren diberikan Anggaran APBN seperti sekolah umum alias pendidikan formal. Syafiuddin mengingatkan Pemerintah Jangan PHP (pemberi harapan palsu) umat Islam dengan UU Pesantren. Syafiuddin ikut menyoroti UU Pesantren Nomer 18 tahun 2019, hampir satu tahun diundangkan. Namun, UU Pesantren itu menyisakan beberapa pekerjaan […]Read More

Nusantara Parlemen Rakyat Peristiwa

Ridwan Hisjam Dukung Terbentuknya Provinsi Madura

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Raya Malang, Jawa Timur Ridwan Hisjam mendukung terbentuknya provinsi baru di Jawa Timur, yakni Provinsi Madura. Menurut Ridwan, terbentuknya Provinsi Madura sudah layak diwujudkan. Apalagi jika dilihat dari syarat dan alasan terbentuknya provinsi baru tersebut. “Saya meminta kepada kader-kader Partai Golkar di Pulau Madura untuk […]Read More