JAKARTA – Wakil Ketua DPR DR. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum angkat siaran dengan merespons permintaan Mahkamah Konstitusi (MK) agar memisahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan membuat UU baru. Menurut Adies, perihal itu, pihak DPR RI perlu membahasnya terlebih dahulu. “Kami ini kan harus membicarakan dulu. Kami akan bicara dengan teman-teman dan […]Read More
PADANG – Anggota MPR RI Hermanto mengingatkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar memutus sengketa hasil pemilihan umum secara profesional dan objektif. Tidak terpengaruh oleh berbagai macam tekanan, baik datang dari kekuasaan maupun opini masyarakat, sebagai wujud hakim yang berintegritas dan pribadi yang tidak tercela. “Hakim MK harus merdeka sehingga keputusan sengketa pemilu dapat diputus seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Usai Pemberantasan Korupasi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Di media sosial (medsos) ada yang menyebutkan bahwa penangkapan itu sudah ditargetkan jauh sebelumnya. Sebagian netizen menyebutkan bahwa penangkapan itu karena Patrialis Akbar pro terhadap aksi 212. Artinya, Patrialis sedang melawan ‘kekuatan besar di belakang’ […]Read More
