JAKARTA – Ketua Umum DPP Geomaritim Baharuddin Farawowan, SH, MH menjelaskan Pemerintahan Baru Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-KH Ma’ruf Amin akan tetap melanjutkan visi maritim. Baharuddin mendukung pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur. “Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara sebagai wujud dari poros maritim Indonesia,” kata Baharuddin sebelum digelar diskusi untuk memperingati 56 Tahun Hari Maritim Nasional, Jakarta, […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menilai wacana pemerintah mengenai poros maritim tidak akan terwujud jika masih terdapat daerah kepulauan yang masih tertinggal dan tidak diperhatikan. Keberadaan daerah kepulauan mampu menjadi pondasi terhadap keberadaan poros maritim. Oleh karena itu, Nono berharap agar RUU Daerah Kepulauan dapat segera disahkan untuk dapat memajukan daerah-daerah kepulauan […]Read More
JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan sudah saatnya pemerintah membangun pusat-pusat unggulan kelautan di seluruh pelosok tanah air. Hal tersebut harus dilakukan agar cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia bisa segera terwujud. “Cita-cita Presiden Jokowi membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia harus kita dukung penuh. Indonesia harus menjadi negara maritim yang maju, kuat, mandiri serta berperan dalam menjaga perdamaian […]Read More
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono sebagai tersangka kasus dugaan suap. Selain Antonius Tonny, KPK juga menetapkan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Rabu (23/8/2017) lalu. […]Read More
LOMBOK, NTB – Staf Presiden Ahli Bidang Maritim M Riza Damanik dalam Keynote Speaker dalam Rakor Bidang Maritim DPD KNPI Provinsi Se-Indonesia dan Pelatihan Pariwisata Bahari menyampaikan terimakasih pada DPP KNPI yang telah menggelar sejumlah agenda kemaritiman termasuk selama dua hari 10 – 11 Agustus 2017 lalu di Lombok. Mewakili Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, M […]Read More
LOMBOK – DEWAN Pengurus Pusat Komite Nasiona Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menggelar Rakor Bidang Maritim DPD KNPI Provinsi Se-Indonesia dan Pelatihan Pariwisata Bahari selama dua hari dari tanggal 10 – 11 Agustus 2017 di di D’Praya Hotel Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam rangkaian acara itu, selain Rapat Koordinasi (Rakor) DPD KNPI Provinsi […]Read More
Oleh: Baharudin Farawowan, Ketua DPP KNPI Bidang Maritim Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan karena memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di penjuru Nusantara. Bahkan Prof. A.B. Lapian menyebutnya lautan yang ditaburi pulau-pulau. Tentu saja hal itu membuktikan bangsa ini kaya akan sumber daya kelautan, baik yang di permukaan maupun di dasar laut. Mulai dari sektor […]Read More
JAKARTA – KETUA DPP KNPI Bidang Maritim Baharudin Farawowan menyampaikan siap melaksanakan program Jambore Nasional Poros Maritim Pemuda (JNPMP) ke III tahun 2018 mendatang. Apalagi kegiatan itu akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo. Seperti diberitakan, KNPI kembali siap melakukan konsolidasi dengan pihak pemerintah. Itu ditandai dengan digelarnya pertemuan dengan Deputi Deputi Kelembagaan Kepariwisataan Kementerian […]Read More
JAKARTA – MENINDAKLANJUTI hasil audiens Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Bidang Maritim dengan Kepala Staf Presiden RI Teten Masduki di Istana Presiden (25/5/2017) lalu. Pengurus DPP KNPI Bidang Maritim menemui kembali pihak pemerintah. Kali ini, KNPI menemui Deputi Kelembagaan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif R.I DPP KNPI Bidang Maritim kembali […]Read More
JAKARTA – Ketua DPP KNPI Bidang Maritim Baharudin Farawowan menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-undang Kementerian Kelautan dan Perikanan izin impor garam industri harus melalui rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, berdasarkan hasil rapat kementerian terkait bersama wakil presiden (14/7/2017) lalu, wewenang izin impor garam industri langsung diberikan kepada Kementerian Perdagangan selama setahun tanpa ada keterlibatan rekomendasi Kementerian […]Read More
