JAKARTA – Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan bahwa fatwa MUI No 24 Tahun 2017 tentang Bermuamalah di Media Sosial adalah pandangan hukum agama. Fatwa tersebut mengatur ketentuan tentang hal yang dilarang dan diperbolehlan dalam bermedsos ria. Menurut dia, ketentuan hukumnya jika dilarang adalah haram, jika diperbolehkan hukumnya bisa wajib, sunah (dianjurkan) atau bahkan […]Read More
Tags : medsos
JAKARTA, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA Indonesia) Seto Mulyadi akhirnya angkat suara terkait maraknya aksi intimidasi yang kerap terjadi akhir-akhir ini terhadap anak di bawah umur. Seto menilai aksi intimidasi itu melanggar hukum. Seto mengatakan itu setelah menyaksikan video yang viral di media sosial (medsos) akhir-akhir ini yang menampilkan sekelompok orang sedang melakukan intimidasi […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan penertiban ujaran kebencian di media sosial harus dilakukan oleh petugas berwenang bukan oleh massa. Persekusi atau pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga untuk disakiti atau dipersulit hak-haknya tidak boleh dilakukan oleh kelompok masyarakat. “Persekusi biasanya terjadi karena reaksi atas postingan seseorang […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Usai Pemberantasan Korupasi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Di media sosial (medsos) ada yang menyebutkan bahwa penangkapan itu sudah ditargetkan jauh sebelumnya. Sebagian netizen menyebutkan bahwa penangkapan itu karena Patrialis Akbar pro terhadap aksi 212. Artinya, Patrialis sedang melawan ‘kekuatan besar di belakang’ […]Read More
Parlemen Rakyat
Pendidikan
Ragam
Spritual
Luar Biasa, PBNU Bentuk Tim Netizen untuk Membendung Berita Hoax
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Maman Imanulhaq mengapresiasi upaya Pemerintahan Jokowi-JK dalam membendung berita bohong alias hoax yang tersebar luas di media sosial (Medsos). Menurut KH Maman, langkah pemerintah akan menyiapkan sistem dalam membendung masifnya berita bohong yang tersebar luar di internet tentu sesuai ajaran agama. Di mana berbicara […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Mulai kemarin (28/11/2016), revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diberlakukan oleh pemerintah. Dengan aturan ini diharapkan mampu menertibkan penyebar berita bohong alias hoax serta fitnah di internet. Ada enam hingga tujuh poin utama yang jadi pusat perhatian dalam perubahan revisi UU ITE yang sudah diberlakukan itu. […]Read More
