Oleh: Arteria Dahlan, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Saya pahami kerja keras teman-teman di Kemendagri dalam melakukan penyelesaian e KTP. Mereka sudah kerja luar biasa. Kita pahami yang mereka urus itu bukan hanya daftar penduduk sejumlah 257.912.349 jiwa, di mana penduduk yang wajib punya e-KTP 178.207.350 yang diprediksi sampai penyelesaian nantinya […]Read More
JAKARTA, Lintsparlemen.com – Beberapa waktu lalu, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan sekitar 1.765 Peraturan Daerah (Perda) provinsi atau kabupaten/kota yang tentunya berdampak luas bagi jalannya roda pemerintahan di daerah. Kewenangan membatalkan Perda ini memang diatur Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Namun, wewenang pembatalan Perda oleh Mendagri ini […]Read More
Harry Setya Nugraha* Akhir-akhir ini publik kembali dibuat heboh oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri yang membatalkan setidaknya 3143 Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bermasalah. Bermasalah dalam hal ini diartikan bahwa perda sebagaimana dimaksud bertentangan dengan undang-undang yang ada diatasnya. Beberapa perda yang dihapus oleh mendagri diantaranya meliputi perda berkaitan […]Read More
