Tags : MK

Parlementaria

Adies Tanggapi MK Minta DPR Segera Buat UU Terpisah UU

JAKARTA – Wakil Ketua DPR DR. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum angkat siaran dengan merespons permintaan Mahkamah Konstitusi (MK) agar memisahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan membuat UU baru. Menurut Adies, perihal itu, pihak DPR RI perlu membahasnya terlebih dahulu. “Kami ini kan harus membicarakan dulu. Kami akan bicara dengan teman-teman dan […]Read More

Berita

Komisi II DPR RI: Revisi PKPU Ambil Secara Utuh Putusan

JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan semua anggota Fraksi di komisi II DPR RI setuju mengenai revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Persetujuan revisi PKPU yang mengambil secara utuh isi putusan Mahkamah Konstitusi […]Read More

Headline

Ketua KPU Tegaskan Tegak Lurus Jalankan Putusan MK Termasuk Batas

JAKARTA  – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menyampaikan pihaknya akan memberi jaminan kepada publik bakal menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait syarat usia calon kepala daerah akan diakomodir dalam PKPU pencalonan Pilkada 2024. Afif sapaan akrab Afifuddin menegaskan semua putusan MK terlait Pilkada akan ditindaklanjuti. Itu artinya, KPU tegak lurus […]Read More

Politik

Diajukan ke MK: Babak Baru PT Nol Persen untuk Syarat

JAKARTA – Secara resmi dua Anggota DPD RI Tamsil Linrung dan Fahira Idris didampingi Pengacaranya Ahmad Yani mengajukan gugatan UU Pemilu terkait syarat Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua anggota DPD RI itu ingin agar syarat peserta pilpres dipermudah agar proses demokratisasi di Indonesia mengakomodir seluruh kepentingan rakyat. Selengkapnya di link di bawah ini: https://www.youtube.com/watch?v=fux8hFwB4mM&t=344sRead More

Politik

Rizal Mallarangeng Gagal Pimpin Partai, Kader Muda Golkar DKI Tuntut

JAKARTA – Gegara suara Partai Golkar DKI Jakarta turun drastis pada pemilu 2019 di ibukota membuat kader Golkar geram. Termasuk di antaranya kader militan yang mengatasnamakan dirinya Kader Muda Partai Golkar (KMPG) meminta Munsyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) segera digelar. Menurut Koordiator Aksi R Lintang Fisutama, kinerja Plt Golkar DKI Jakarta Rizal Mallarangeng tidak becus […]Read More

Pro Kontra

‘Jika MK Menangkan 01 maka Petahana di Pilkada Akan Legal,

JAKARTA –  Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi Sodik Mudjahid menilai, jika MK atau Mahkamah Konstitusi masih memenangkan 01 Jokowi-Amien maka dalam pemilu baik Pilpres maupun Pilkada di daerah yang diikuti petahana akan legal, dan boleh secara brutal berbuat curang. “Dengan banyaknya kecurangan, itu artinya boleh berbuat curang. Bagaimana nasib bangsa Indonesia kedepan, jika […]Read More

Opini

MK Bersidang: Agun Gunandjar Sudarsa Keluarkan Himbauan Kebangsaan

Himbauan Kebangsaan Mohon bersabar untuk semua warga dan elemen bangsa dan negara. Mari kita hormati dan hargai proses di MK sampai Tuntas seluruh tahapan Pemilu 2019. Kita ciptakan kondisi yang semakin sejuk, kondusif, menghindari konflik yang masih mungkin terjadi. Membantu penyelenggara Pemilu, Polri dan TNI untuk menjalankan tugas negara sesuai Tupoksi masing-masing. Kita majukan dan […]Read More

Ideas & Politica

MK Segera Bersidang, Ketua DPR: Biarkan Proses Hukum Berjalan

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan memulai sidang perdana gugatan hasil Pemilihan Presiden 2019, tanggal 14 Juni 2019. Tentu kita semua harapkan situasi keamanan yang sudah kondusif hingga saat ini bisa terjaga hingga sidang putusan MK diketok. “Saya meminta semua pihak, khususnya para kontestan pemilihan presiden tidak ada yang melakukan pengerahan massa. Biarkan proses hukum […]Read More

Hukum

Hakim MK Diingatkan agar Profesional dan Objektif

PADANG – Anggota MPR RI Hermanto mengingatkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar memutus sengketa hasil pemilihan umum secara profesional dan objektif. Tidak terpengaruh oleh berbagai macam tekanan, baik datang dari kekuasaan maupun opini masyarakat, sebagai wujud hakim yang berintegritas dan pribadi yang tidak tercela. “Hakim MK harus merdeka sehingga keputusan sengketa pemilu dapat diputus seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan […]Read More