Himbauan Kebangsaan Mohon bersabar untuk semua warga dan elemen bangsa dan negara. Mari kita hormati dan hargai proses di MK sampai Tuntas seluruh tahapan Pemilu 2019. Kita ciptakan kondisi yang semakin sejuk, kondusif, menghindari konflik yang masih mungkin terjadi. Membantu penyelenggara Pemilu, Polri dan TNI untuk menjalankan tugas negara sesuai Tupoksi masing-masing. Kita majukan dan […]Read More
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan memulai sidang perdana gugatan hasil Pemilihan Presiden 2019, tanggal 14 Juni 2019. Tentu kita semua harapkan situasi keamanan yang sudah kondusif hingga saat ini bisa terjaga hingga sidang putusan MK diketok. “Saya meminta semua pihak, khususnya para kontestan pemilihan presiden tidak ada yang melakukan pengerahan massa. Biarkan proses hukum […]Read More
PADANG – Anggota MPR RI Hermanto mengingatkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar memutus sengketa hasil pemilihan umum secara profesional dan objektif. Tidak terpengaruh oleh berbagai macam tekanan, baik datang dari kekuasaan maupun opini masyarakat, sebagai wujud hakim yang berintegritas dan pribadi yang tidak tercela. “Hakim MK harus merdeka sehingga keputusan sengketa pemilu dapat diputus seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Influencer Bidang Hukum TKN Anggota Tim Hukum dan Advokasi Jokowi-Ma’ruf Arteria Dahlan menyampaikan pihaknya sangat menghormati keputusan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang pendaftaran gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bagi Arteria, itu hak konstitusional Prabowo Sandi. Arteria menjelaskan, sikap Prabowo-Sandi itu jauh lebih beradab, ketimbang […]Read More
JAKARTA – MUI akan terus mencermati dan mengawal proses pembahasan RUU KUHP di DPR khususnya yang berkaitan dengan pasal-pasal yang diamanatkan oleh MK untuk dibahas dan ditetapkan oleh DPR bersama-sama dengan Pemerintah sesuai dalam Putusan MK Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016. Menurut Wakil Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’adi pasal-pasal tersebut adalah pasal 284 tentang perzinaan, pasal 285 tentang […]Read More
JAKARTA – Ahli Hukum Tata Negara DR Irman Putra Sidin SH, MHum menyampaikan pandangannya tentang kasus Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dengan partainya sendiri yaitu PKS. Bagi Irman, jika Fahri Hamzah (FH) menang di pengadilan, maka semua upaya politik untuk memberhentikan terhadap FH di DPR juga harus berhenti. “Jika Fahri Hamzah kalah di pengadilan […]Read More
JAKARTA – Fraksi PKS DPR RI mengaku kecewa dan menyayangkan Putusan MK yang tidak mengabulkan permohonan uji materi pasal kesusilaan dalam KUHP. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, materi pemohon berangkat dari realitas nyata perilaku asusila dan amoral yang semakin marak dan mengancam masa depan generasi bangsa dan jelas tidak sesuai dengan karakter kebangsaan Indonesia […]Read More
JAKARTA – MUI angkat suara terkait putusan Mahkama Konstitusi (MK) Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016. Pasal 29 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi, pasal tersebut mengatur tentang masalah agama bukan mengatur masalah […]Read More
JAKARTA – Ketua Voter Initiative for Democracy (IViD) Rikson Nababan mengatakan sengketa atau konflik Pilkada Tolikara, Papua tak bakal ada jika penyelenggaran pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan sesuai asas dan prinsip pemilu. Untuk itu, sengketa itu harus diselesaikan dengan memenuhi asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan tanpa kekerasan. “Setiap penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan, selain wajib memenuhi […]Read More
JAKARTA – Selasa, 10 Oktober 2017 telah dilangsungkan sidang Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil Pasal 1, 2, dan 3 UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai UU terhadap UUD Tahun 1945. UU tersebut dimohonkan oleh 9 (sembilan) orang Pemohon, […]Read More