Tags : MK

Pendapat

Begini Alasan MUI Ingin Punya Fraksi di DPR

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengungkapkan keinginan pihaknya memiliki fraksi di DPR. Tujuan MUI agar UU produk DPR yang dimohonkan judical review (JR) tidak banyak dibatalkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi menjelaskan bahwa fraksi yang dimaksud pihaknya hanya semacam kaukus yang merupakan gabungan dari sejumlah anggota […]Read More

Headline

Taufiqulhadi:  Saldi Isra Tak Asing Lagi Bagi Kita…

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi mengucapkan selamat kepada pakar hukum dari Universitas Andalas Saldi Isra atas terpilihnya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Patrialis Akbar. “Saya ucapkan selamat kepada DR Saldi Isra yang telah terpilih menjadi hakim MK, menggantikan Pak Patrialis Akbar,” kata Taufiqulhadi saat dihubungi lintasparlemen.com, Ahad (9/4/2017). Bagi Taufiqulhadi, sosok […]Read More

Hukum

Arsul Sani: Semoga Saldi Perhatikan Sistem Administrasi Perkara di MK

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani ikut angkat suara terkait keputusan Presiden Joko Widodo memilih pakar hukum dari Universitas Andalas Saldi Isra sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Patrialis Akbar. Arsul berharap dengan terpilihnya Saldi mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan menjaga independensinya yang dikenal cukup berintegritas selama ini. Menurut Arsul, Saldi […]Read More

Parlementaria

Saldi Isra Terpilih Hakim MK Gantikan Patrialis Akbar, Berikut Tanggapan

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Akhirnya Presiden Joko Widodo memilih pakar hukum dari Universitas Andalas, Padang Saldi Isra sebagai hakim Mahkamah Konstitusi pengganti Patrialis Akbar. Sebagai mitra kerja sejumlah Komisi III DPR angkat suara. Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengucapkan Selamat atas terpilihnya Saldi Isra sebagai hakim MK dan berharap netralitas atau independensi MK […]Read More

Nusantara Pilkada

Terkait Pilkada Intan Jaya, MK Harus Konsisten Pada Penanganan Normatif

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Mencermati Persidangan Perkara Pilkada Kabupaten Intan Jaya di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (22/3) lalu, dengan agenda mendengarkan jawaban termohon yakni KPU dan keterangan pihak terkait. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) DPP PDI Perjuangan memandang perlu ada perhatian khusus dari semua pihak agar MK konsisten dengan hukum acara dan kewenangan yang telah diberikan […]Read More

Pilkada Politik

‘Waspadai Tawar-menawar Calon Komisioner KPU dan Bawaslu dengan DPR’

JAKARTA, Lintasparlemen.com –  Deputi Program Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khorunnisa Agustyati mengatakan proses persidangan uji materi terhadap pasal 9 huruf a UU Nomor 10 tahun 2016 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah sudah selesai di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Khorunnisa, dengan adanya landasan hukum itu, diharapkan tidak terjadi lagi tawar-menawar antar anggota DPR dengan […]Read More

Pendapat Politik

KB KOSAPMAJA Janji Pasang Badan Bela Patrialis Akbar Demi Keadilan

TANGERAN SELATAN, Lintasparlemen.com – Keluarga Besar Komunitas Santri Pelajar dan Mahasiswa Muslim Jayawijaya (KOSAPMAJA) Papua se-Jawa Bali sesalkan atas pemberitaan media yang berbeda-beda tentang kasus penangkapan hakim kontitusi Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. “Kami sesalkan atas pemberitaan yang dipublikasikan oleh seluruh media besar baik televisi, elektronik, online maupun cetak yang cendrung berbeda-beda. Ini membuat publik […]Read More

Opini

Re-OTT Patrialis Akbar (2)

Oleh: Arteria Dahlan* (Bagian II dari dua tulisan, habis) Berikutnya, saya menarik pernyataan saya 2 tahun lalu yang menolak untuk dilakukan pengawasan eksternal terhadap MK. Saat ini saya berpendapat wajib hukumnya, sebagai affirmative action bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial dan badan ad hoc yang berada diluar MK. Langkah ini harus diambil sebagai upaya darurat untuk memulihkan […]Read More

Opini

Pasca Putusan MK, KPK-Polri Patut Perkuat Kerjasama dengan BPK-Inspektorat Jenderal

Oleh: Bambang Soesatyo* Semangat KPK dan Polri tidak boleh mengendur dalam memburu koruptor, kendati Mahkamah Konstitusi (MK) telah mewajibkan para penyidik kasus Tipikor menyajikan data tentang kerugian negara yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi, KPK dan Polri layak menjalin koordinasi dan kerja sama yang solid dengan BPK dan inspektorat jenderal pada […]Read More